PT PP Klaim Bertanggungjawab Terkait Rumah Warga yang Rusak Imbas Proyek Terowongan Samarinda

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - PT Pembangunan Perumahan (PP), berjanji bertanggungjawab terkait rusaknya rumah warga yang terdampak proyek terowongan Samarinda.

PT PP berjanji akan melakukan evaluasi dan memperkuat komunikasi dengan warga, setelah muncul keluhan terkait kerusakan rumah yang diduga disebabkan oleh kegiatan uji beban, Rabu 15 Oktober 2025.

Operational Manager PT PP, Margono, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan awal terhadap rumah-rumah warga yang terdampak.

BACA JUGA:Warga Terdampak Proyek Terowongan Samarinda Minta Pekerjaan Dihentikan Sementara

Berdasarkan hasil identifikasi sementara, terdapat sekitar lima rumah yang mengalami kerusakan. Saat ini masih dalam proses verifikasi lebih lanjut.

“Kami memang bukan pihak yang bisa memberikan keputusan final, tetapi berdasarkan arahan pimpinan, disampaikan adanya kompensasi sekitar Rp 5 juta per rumah untuk melakukan perbaikan sementara terhadap kerusakan yang sifatnya mendesak,” ujar Margono di Samarinda, Kamis 16 Oktober 2025.

BACA JUGA:Rumah Goyang hingga Dinding Retak Imbas Proyek, Warga Geruduk Pembangunan Terowongan Samarinda

Ia menjelaskan, dana kompensasi tersebut bersifat sementara. Sembari pihak perusahaan bersama pemerintah setempat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Kompensasi ini untuk mengantisipasi perbaikan yang sifatnya urgen agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah,” katanya.

BACA JUGA:Sisi Inlet Terowongan Samarinda Longsor: Dewan Akan Panggil Kontraktor, PUPR Ubah Struktur Dinding

Margono tidak menampik bahwa proses sosialisasi sebelum pelaksanaan uji beban mungkin belum berjalan optimal.

Hal itu akan menjadi bahan evaluasi internal perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Mungkin ini terjadi miskomunikasi, dan kami akan memastikan kembali agar ke depan masyarakat mendapatkan informasi lebih awal,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihak PT PP akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam menangani dampak yang dirasakan warga.

Sumber: