Program MBG Dinilai Melenceng dari Target, Saiful Mujani: Berpotensi Jadi Instrumen Politik Pemilu 2029

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Kritik tajam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terus digaungkan kalangan akademisi. Kebijakan ini dinilai tak tepat sasaran dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani menilai program tersebut berpotensi tidak hanya bermasalah dari sisi kebijakan publik, tetapi juga rawan dimanfaatkan sebagai instrumen politik menjelang Pemilu 2029.

Dalam perbincangan dalam sesi podcast bersama Rhenald Kasali, Saiful mengungkap bahwa tujuan awal program MBG yang dikaitkan dengan penanganan stunting dinilai tidak sepenuhnya tepat.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian ahli gizi, persoalan stunting lebih krusial ditangani pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga balita.

Baca Juga: Pengamat Kebijakan Publik Soroti Langkah DPRD Kaltim Usai Teken Kesepakatan Hak Angket

Namun, implementasi program MBG justru menyasar kelompok yang jauh lebih luas, termasuk anak usia sekolah, dengan target mencapai puluhan juta penerima manfaat.

“Jika targetnya stunting, mestinya fokus pada ibu hamil dan balita. Tapi ini diperluas hingga 70–80 juta orang. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” ujarnya.

Saiful kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan potensi kepentingan politik jangka panjang. Ia menduga program ini dapat menjadi sarana membangun basis dukungan elektoral menggunakan anggaran negara.

“Analisis saya, ini seperti ‘peternakan’ untuk pemilu 2029. Program sosial yang dibiayai negara digunakan untuk kepentingan partisan,” katanya.

Baca Juga: Hasil Survei SMRC 2026: 53 Persen Warga Takut Bicara Politik

Selain itu, ia juga menyoroti dampak fiskal dari program tersebut. Dengan cakupan yang sangat besar, MBG dinilai berpotensi membebani keuangan negara jika tidak dirancang secara tepat.

Menurutnya, kebijakan populis yang tidak didukung perencanaan matang dapat memperburuk kondisi ekonomi, terutama di tengah meningkatnya utang dan defisit anggaran.

Saiful menegaskan bahwa kritik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol dalam demokrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga agar kebijakan publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Meski demikian, ia menyebut masih ada ruang perbaikan. Pemerintah, kata dia, dapat mengevaluasi ulang program MBG agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan.

“Jika program ini diperbaiki dan difokuskan sesuai tujuan awal, maka manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong agar pemerintah memastikan seluruh program strategis berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Dengan polemik yang berkembang, program MBG diperkirakan akan terus menjadi sorotan, baik dari sisi efektivitas kebijakan maupun implikasi politiknya menjelang kontestasi demokrasi mendatang. (*)

Sumber: