Bahlil: Produksi Batu Bara Diselaraskan dengan Kebutuhan Pasar

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait komoditas batu bara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, arahan pertama dari presiden berkaitan dengan penerapan relaksasi yang terukur. Tujuannya agar produksi batu bara dapat diselaraskan dengan kebutuhan pasar.

"Relaksasi terukur adalah batu bara merupakan sumber energi yang ada di kita dan karena itu kita akan mempertahankan kepentingan dalam negeri," ungkap Bahlil dikutip dari Beritasatu, Sabtu, 28 Maret 2026.

Kebijakan batu bara nasional akan tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri, terutama untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Semen Indonesia (Persero).

BACA JUGA: Pemangkasan Produksi Batu Bara Bisa Timbulkan Dampak Berantai, Kaltim Waspadai Peningkatan Pengangguran

BACA JUGA: Bahlil Bakal Pangkas Produksi Nikel dan Batu Bara Indonesia di 2026

Kedua, kata Bahlil, yakni menekankan pentingnya Kementerian ESDM dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan batu bara.

Adapun jika harga pasar membaik, maka produksi yang sebelumnya dikurangi dapat kembali ditingkatkan.

Kementerian ESDM sebelumnya menetapkan kuota produksi batu bara tahun 2026 sebesar 600 juta ton, turun sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Penurunan kuota tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand) di pasar global, yang sepanjang 2025 mengalami ketidakseimbangan dan menekan harga komoditas.

BACA JUGA: Kontribusi Tambang di Kutim Turun Tajam, Sektor Pertanian dan Industri Mulai Bangkit

Diketahui, harga batu bara sempat turun hingga USD 97,65 per ton pada Juli 2025. Namun, kondisi berubah setelah pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu lonjakan harga energi.

Harga batu bara yang sebelumnya berada di bawah USD 120 per ton melonjak hingga melampaui USD 130 per ton dalam waktu sekitar satu pekan pada awal Maret 2026.

Hal itu dipicu oleh gangguan distribusi energi global, khususnya minyak mentah dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Sumber: beritasatu