Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mulai mengantisipasi potensi tekanan terhadap APBN, terutama pada sektor energi.
Menurut Gundy, pemerintah perlu segera beralih dari pola pengelolaan fiskal normal menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap krisis.
“Pemerintah perlu mulai bergerak dari mode business as usual menuju mode krisis. Pengelolaan fiskal harus lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi dalam waktu lama,” tegasnya.
Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, juga mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk menahan lonjakan harga energi memiliki keterbatasan.
Ia menilai kenaikan harga minyak dunia akan memberikan tekanan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
BACA JUGA:Diskominfo Kutim Minta Wartawan Jaga Etika Profesi dan Tingkatkan Kualitas SDM
Dalam situasi tersebut, pemerintah pada dasarnya dihadapkan pada dua pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi ekonomi.
“Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah menghadapi dua pilihan: menahan kenaikan harga BBM dengan menambah subsidi atau membiarkan harga domestik naik dengan konsekuensi meningkatnya inflasi,” ujar Piter.
Menurutnya, jika harga minyak terus meningkat, maka tekanan terhadap harga BBM dalam negeri juga akan semakin kuat, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi energi yang lebih besar.
“Kalau harga minyak naik, tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” tambahnya.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal serta memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada program-program yang benar-benar strategis.
BACA JUGA:Jersey Baru Timnas Indonesia Dirilis, Erick Thohir Berharap Ada Hoki Baru
Ia menekankan bahwa tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi, volatilitas pasar global, serta potensi perlambatan ekonomi dunia menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran negara.
Dengan kondisi tersebut, penguatan manajemen fiskal dinilai menjadi langkah penting agar perekonomian nasional tetap stabil di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak menentu.