BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat energi hijau nasional.
Namun, besarnya potensi tersebut belum diikuti oleh penyerapan pendanaan transisi energi dari Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memadai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan Indonesia memperoleh komitmen pendanaan JETP sebesar US$21,4 miliar.
Hingga saat ini, realisasi pendanaan yang terserap baru mencapai US$3,5 miliar atau sekitar 16 persen.
BACA JUGA: Pengangguran Kaltim Turun, Disnakertrans Siapkan Pekerja Hijau Hadapi Transisi Energi
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam Seminar Nasional "Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy" di Universitas Balikpapan, pada Selasa, 27 Januari 2026.
"Artinya masih banyak yang bisa dikerjakan dan mendapatkan pembiayaan dari JETP," ujar Airlangga.
Rendahnya tingkat serapan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan pendanaan transisi energi masih terbatas, meskipun komitmen pembiayaan internasional telah tersedia.
JETP sebagai kemitraan internasional yang ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang melakukan transisi dari energi fosil ke energi bersih.
BACA JUGA: Transisi Energi di Kaltim Mandek, Ketergantungan pada Batu Bara Jadi Penghambat Utama
BACA JUGA: Bappenas dan Pemprov Sepakat Dorong Hilirisasi dan Transisi Energi Bersih untuk Kaltim
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung proyek-proyek energi terbarukan dan penurunan emisi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, geothermal, pembangkit listrik tenaga air, percepatan pensiun pembangkit listrik berbasis batu bara, serta pengelolaan dan daur ulang sampah.
Tapi, serapan pendanaan yang masih berada di angka 16 persen mengindikasikan bahwa proses perencanaan, perizinan, dan implementasi proyek belum berjalan optimal.
Dalam paparan yang sama, Airlangga menyebut Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 3.686 gigawatt (GW).