“Kami coba pendekatan lewat pemerintah kampung untuk bantu menyiapkan proposal ke perusahaan. Tapi CSR sawit ataupun tambang itu cukup sulit karena alasannya harus melalui persetujuan pusat,” tuturnya.
BACA JUGA: Ribuan Orang Kunjungi Pulau Derawan Berau Selama Libur Nataru, Penginapan Penuh
BACA JUGA: Cegah Abrasi di Pulau Derawan, Pemkab Berau Segera Bangun Pengaman Pantai
Meski demikian, Disbudpar Berau berharap ke depan pemerintah pusat dapat kembali memberikan ruang fiskal bagi daerah, khususnya untuk sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.
“Kami berharap ke depan ada kembali perhatian dari pemerintah pusat, karena pariwisata itu dampaknya langsung ke masyarakat,” pungkasnya.