Bukan semata-mata untuk memangkas biaya, tetapi untuk memastikan pembangunan daerah tidak terus-menerus terganggu oleh siklus politik lima tahunan.
"Kalau mekanisme pemilihan diubah melalui DPRD, tahapan yang selama ini panjang dan kompleks bisa disederhanakan. Dampaknya bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada stabilitas perencanaan pembangunan," jelas Firdaus.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap perubahan sistem membawa konsekuensi politik yang harus dipertimbangkan secara matang.
Hak masyarakat untuk terlibat langsung dalam memilih pemimpin daerah tetap menjadi aspek krusial dalam demokrasi.
BACA JUGA: Sistem Pilkada yang Ada Belum Hasilkan Daerah Mandiri, Kemendagri Sebut Kemungkinan akan Dievaluasi
"Partisipasi publik adalah fondasi demokrasi. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik," ujarnya.
Dalam sejumlah forum diskusi, Firdaus menyebut sempat muncul gagasan kompromi, seperti mempertahankan Pilkada langsung untuk bupati dan wali kota, sementara pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD.
Skema ini dinilai dapat menjaga partisipasi publik sekaligus mengurangi tekanan fiskal.
Namun, hingga kini seluruh opsi tersebut masih berada pada tahap wacana. Pemerintah daerah, kata Firdaus, belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat maupun DPR RI terkait perubahan sistem Pilkada.
BACA JUGA: DPD RI Angkat Wacana Pilkada Lewat DPRD, Khawatirkan Pemisahan Pemilu oleh MK
"Kami di daerah belum mengambil langkah apa pun karena kebijakan finalnya memang belum ada. Semua masih menunggu keputusan di tingkat pusat," tuturnya.
Firdaus menegaskan, Pemprov Kaltim siap menyesuaikan diri dengan apa pun format yang diputuskan nantinya.
Namun, ia berharap kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan antara kualitas demokrasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.
"Yang terpenting, bagaimana demokrasi tetap berjalan, tetapi pembangunan dan pelayanan publik tidak terus-menerus menjadi korban dari mahalnya biaya politik," pungkasnya.