Aulia Rahman Nilai Pilkada lewat DPRD lebih Efisien, Dana Bisa Dialihkan untuk Kepentingan Publik
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri-Ari Rachiem/Nomorsatukaltim-
KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM — Aulia Rahman Basri menyampaikan pandangannya bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi yang lebih efisien.
Menurutnya, hal utama adalah bagaimana hasil pemerintahan setelah pemilu benar-benar mampu menghadirkan manfaat konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Pandangan tersebut disampaikan Aulia yang juga Bupati Kukar itu merespons kembali menguatnya wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD.
Menurut Aulia, diskursus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya tidak diarahkan pada perdebatan dukung atau tolak yang berujung pada polarisasi.
BACA JUGA: Pengamat Unmul Ingatkan Dampak Pilkada Lewat DPRD terhadap Partisipasi Publik
BACA JUGA: Anggaran Membengkak, Kesbangpol Kaltim: Pilkada lewat DPRD bisa Lebih Efisien
Esensi demokrasi menurutnya terletak pada kemampuan pemerintah untuk bekerja dan melayani masyarakat setelah proses politik selesai.
Ia menilai, proses pemilihan kepala daerah hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan masa kerja dan tanggung jawab kepala daerah setelah terpilih justru jauh lebih panjang dan menentukan arah pembangunan daerah.
“Yang kita pikirkan adalah masyarakat bisa merasakan program-program dan hadirnya pemerintah di tengah-tengah mereka,” ujar Aulia belum lama ini.
Dia menjelaskan, dari sudut pandang efisiensi anggaran, pilkada melalui DPRD memiliki potensi besar untuk mengurangi beban biaya yang selama ini cukup signifikan dalam pelaksanaan pemilu langsung, mulai dari tahapan teknis hingga pengamanan.
BACA JUGA: Seno Aji Tanggapi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan
Ia menyebut, anggaran yang selama ini terserap untuk pelaksanaan pilkada dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan dasar, hingga perbaikan fasilitas kesehatan di daerah.
“Biaya pemilu itu tidak kecil, dan kalau bisa ditekan tentu dananya bisa digunakan untuk sekolah, puskesmas, serta fasilitas kesehatan lainnya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Meski menyatakan setuju dengan opsi pemilihan melalui DPRD, Aulia memberikan catatan penting terkait peran lembaga legislatif dalam skema tersebut, yakni kewajiban DPRD untuk benar-benar merepresentasikan suara rakyat secara jujur dan bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

