KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM - Gelombang aksi demonstrasi besar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jakarta beberapa waktu lalu memantik beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk anggapan bahwa gerakan tersebut sarat kepentingan pribadi kepala desa yang kemudian berujung pada kebijakan audit Dana Desa oleh pemerintah pusat.
Merespons hal tersebut, Ketua APDESI Kutai Kartanegara, Yahya Basri menegaskan, pemerintah desa di Kukar tidak keberatan dengan langkah audit dan justru memandangnya sebagai upaya positif untuk membuka fakta sebenarnya di lapangan.
“Kami justru merasa senang jika dilakukan audit, supaya tidak ada lagi fitnah yang berkembang di masyarakat,” ujar Yahya, Kamis 18 Desember 2025.
BACA JUGA:Pengundian Lapak Rampung, Pedagang Mulai Tempati Pasar Tangga Arung Square
BACA JUGA:Wewenang Terbatas, Pemkab Kukar Tempuh Industri Karbon Gambut Tekan Deforestasi
Selama ini muncul persepsi bahwa tuntutan yang disuarakan APDESI semata-mata untuk kepentingan kepala desa, padahal menurutnya audit akan membuktikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat desa.
“Lewat audit, semuanya akan terlihat jelas, apakah benar Dana Desa itu disalahgunakan atau justru dimanfaatkan untuk pembangunan,” tegasnya.
Aksi yang digelar ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Jakarta pada 8 Desember lalu dipicu oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 terkait pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, regulasi tersebut dinilai memperketat mekanisme pencairan Dana Desa tahap II, termasuk kewajiban pembentukan koperasi desa serta pembatasan alokasi anggaran non-earmark yang berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya.
BACA JUGA:120 Personel dan 3 Posko Disiapkan Selama Natal dan Tahun Baru di Kukar
BACA JUGA:Pasukan Merah-Putih Kebersihan Kukar Dipertahankan Meski Ada Efisiensi Anggaran
Ia menambahkan, tuntutan yang disampaikan APDESI dalam aksi tersebut juga bertujuan membuka ruang dialog dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kebutuhan desa tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
“Audit ini justru akan menjawab tudingan negatif yang dialamatkan kepada kepala desa setelah aksi kemarin,” katanya.
Ia memastikan Dana Desa selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan desa, pengelolaan sektor pertanian, hingga peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui posyandu dan program sosial lainnya.
“Kami selalu berusaha memaksimalkan Dana Desa untuk pembangunan, meskipun anggaran yang tersedia tidak selalu ideal,” pungkasnya.