KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyelesaian program, karena realisasi anggaran Pemkab Kutim hingga Triwulan IV baru mencapai 51,69 persen.
Dorongan percepatan itu kembali ditegaskan dalam rapat pimpinan yang dipimpin Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor.
Noviari menyampaikan bahwa Bupati Kutim telah menetapkan batas akhir seluruh pekerjaan fisik dan konsultansi konstruksi pada 22 Desember 2025. Ia menegaskan perangkat daerah tidak boleh menunggu batas akhir untuk menuntaskan kegiatan.
“Bupati menekankan bahwa semua pekerjaan fisik dan konsultansi harus selesai paling lambat 22 Desember 2025. Kalau lewat dari itu dan belum tuntas, maka pembayaran dilakukan sesuai progres fisik,” ungkapnya, Rabu (10/12/2025).
BACA JUGA: Tempati Posisi Kedua Pengangguran Tertinggi di Kaltim, Ini Kata Bupati Kutim
BACA JUGA: Angka Kemiskinan di Kutim Turun Tipis, Pemkab Perkuat Basis Data dan Pengendalian Pendatang
Ia menambahkan bahwa tidak ada ruang untuk addendum maupun perpanjangan waktu. Kebiasaan penambahan waktu yang biasanya muncul pada akhir tahun tidak lagi diakomodasi.
“Kita ingin penyelesaian yang tegas. Tahun-tahun sebelumnya sempat ada paket kegiatan yang terutang, dan itu tidak boleh terulang. Tahun ini harus bersih,” tegas Noviari.
Noviari juga mengingatkan OPD agar lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas disebutnya menjadi syarat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
“Kita juga ingin Kutim bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Tahun 2025. Itu target besar yang hanya bisa dicapai dengan komitmen kolektif,” ujarnya.
BACA JUGA: Dana Desa Tahap II Tertahan Akibat PMK 81/2025, 62 Desa di Kutim Terdampak
BACA JUGA: Bupati Kutim Pilih Tidak Berkomentar Banyak Soal Penetapan Tiga Tersangka Kasus RPU
Ia berharap instruksi ini mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan dan memastikan manfaat kegiatan dapat dirasakan masyarakat.
“Kita ingin memastikan semua kegiatan pembangunan yang kita jalankan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” tutupnya.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Insan Bowo, menegaskan rapat pimpinan merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan untuk memastikan seluruh OPD tetap berada pada jalur perencanaan.