KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan seluruh program prioritas, termasuk 17 Program Dedikasi tetap berjalan sepanjang 2026, meskipun struktur APBD menurun signifikan.
Rancangan APBD Kukar 2026 disepakati di angka Rp7,16 triliun melalui Rapat Paripurna DPRD, pada Jumat malam, 28 November 2025.
Penurunan anggaran tersebut terjadi setelah pemerintah daerah bersama DPRD melakukan penyesuaian atas dinamika fiskal nasional, terutama berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN 2026.
“Alhamdulillah kemarin kita bersama DPRD telah memparipurnakan persetujuan anggaran 2026 yang nilainya sebesar Rp7,16 triliun. Pada 17 program dedikasi, semuanya sudah kita alokasikan pembiayaannya,” ujar Sekda Kukar, Sunggono, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (1/12/2025).
BACA JUGA: APBD Kukar 2026 Turun Drastis, Ketua DPRD Minta Dukungan Dana Pusat untuk Proyek Strategis IKN
BACA JUGA: APBD Kukar 2025 Sudah Disahkan Rp 12 Triliun, Berikut ini Postur Anggarannya
Menurutnya, sejumlah program tetap mendapat alokasi belanja tanpa pengurangan signifikan, meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian.
“Beberapa program seperti Guru Ngajiku Terbaik dan beasiswa tetap masuk dalam alokasi, dan penyesuaian hanya dilakukan pada bagian yang menyangkut efisiensi serta kemampuan fiskal daerah,” tutur Sunggono.
Ia menjelaskan, proses penyisiran dan penandaan ulang belanja menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam memastikan seluruh misi pembangunan dan program dedikasi tetap memperoleh ruang dalam anggaran yang telah disahkan.
“Meski ada pemangkasan, kita tetap bersyukur APBD Kutai Kartanegara masih bisa bertahan di angka Rp7 triliun, dan kami berharap anggaran ini dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang 2026,” jelasnya.
BACA JUGA: Pengundian Lapak Pasar Modern Tangga Arung Kukar Dilaksanakan Bulan Ini
BACA JUGA: Kukar Mengalami Deforestasi Besar, Dinas LHK Sebut Kewenangan Kelola Hutan Terbatas
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menilai penetapan APBD 2026 telah melalui serangkaian pembahasan panjang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga struktur anggaran yang ditetapkan berada pada batas kemampuan fiskal yang realistis bagi daerah.
“Dari layanan publik sampai dukungan untuk proyek yang terkait IKN, semuanya kami timbang dengan matang,” ungkapnya.
Dalam struktur APBD yang ditetapkan, total pendapatan daerah mencapai Rp6,485 triliun, belanja daerah Rp7,106 triliun, dan pembiayaan netto Rp611 miliar yang bersumber dari SILPA 2025, serta seluruhnya disusun melalui pembahasan berlapis sejak KUA-PPAS dibahas beberapa waktu lalu.