"Kalau hal kecil saja diabaikan, bagaimana dengan hal-hal besar? Ini bukan diskriminasi terhadap perempuan, tapi kondisi nyata. Ada indikasi bias gender karena kami sendiri tidak dikonfirmasi," katanya.
Dalam konteks ini, PKB menegaskan pentingnya komunikasi yang jelas antara pimpinan DPRD, fraksi, dan komisi.
Menurut Damayanti, keterlibatan semua pihak akan memastikan proses seleksi KPID lebih kredibel dan diterima secara luas.
"Kita tidak ingin ada kesan proses ini hanya formalitas atau dikuasai kelompok tertentu. Semua fraksi harus punya akses informasi yang sama," terang dia.
BACA JUGA: Fraksi PKB Anulir Hasil Seleksi KPID Kaltim, Siap Bawa Kasus ke Pengadilan
Damayanti menyebutkan, PKB akan terus menunggu respons pimpinan DPRD sebelum mengambil langkah lebih jauh.
"Harapan kami pimpinan mengevaluasi hasil seleksi KPID agar prosesnya adil dan transparan. Kami siap mendukung langkah-langkah untuk memastikan keterbukaan, termasuk menempuh jalur hukum jika diperlukan," pungkasnya.
Dengan sikap ini, PKB menegaskan posisi mereka sebagai fraksi yang konsisten memperjuangkan prinsip transparansi dan kolegialitas, sekaligus menyiapkan opsi hukum untuk menjaga wibawa lembaga dan hak fraksi dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Kaltim.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Kaltim pun belum memberikan lebih lanjut komentarnya terkait proses keberatannya Fraksi PKB dalam menganulir SK KPID seminggu lalu.