banner ppu baru---
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk melambatkan gerak.
Sebaliknya, Bupati PPU, Mudyat Noor, menuntut seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berpikir lebih kreatif, efisien, dan berorientasi hasil dengan memaksimalkan potensi daerah.
Penekanan tersebut disampaikan Mudyat Noor saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab PPU, Kamis 27 November 2025.
"Karena itu, saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret," ucap Mudyat.
Baca Juga: Popda Kaltim 2025, Ajang Lahirkan Generasi Atlet Berprestasi Masa Depan
Mudyat Noor menggarisbawahi bahwa arah kebijakan pembangunan PPU ke depan akan berfokus pada penguatan ekonomi rakyat melalui tiga sektor utama, yakni industri perikanan, pertanian dan peternakan, serta pariwisata berbasis lokal.
"Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah," tambahnya,
Ia mencontohkan, sektor perikanan sebagai area yang memiliki potensi besar untuk segera direalisasikan. Ia menekankan pentingnya SKPD untuk segera merumuskan program prioritas agar dapat menyerap dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Pemkab PPU berpotensi mendapat dukungan hingga Rp22 miliar dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia menyoroti persoalan utama di sektor perikanan PPU adalah minimnya fasilitas di wilayah hulu, khususnya ketersediaan es dan bahan bakar solar untuk nelayan.
"Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya," ujarnya.
Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi fokus utama. Dinas terkait diminta melakukan pemetaan program prioritas yang dapat terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, provinsi, maupun dunia usaha.
Baca Juga: Guru PAUD Arsitek Peradaban dan Fondasi Bangsa
Mudyat menginginkan desa tidak lagi menjadi unit yang hanya menghabiskan anggaran, tetapi bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi yang mandiri dan produktif.
“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat," tegasnya.
Kemudian program digitalisasi desa (Desapedia) akan menjadi instrumen percepatan tata kelola desa. Dengan minimal 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, PPU berpotensi mendapat insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Untuk menjaga efisiensi fiskal, Mudyat menegaskan bahwa langkah penghematan harus dilakukan secara tegas. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga program nonteknis yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat wajib dikurangi atau dihapus.
"Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas," pungkas Mudyat. (*)