“Kalau penangananya serius dan fokus pasti jumlah kasusnya bisa ditekan. Apalagi penduduk di Mahulu ini tidak seberapa,” terangnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) P2KB Mahulu mencatat bahwa prevalensi stunting mengalami kenaikan mencapai 3 persen dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Mahulu, Petronela Tugan menyebutkan bahwa kenaikan stunting disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya karena rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah bahan makanan bergizi.
BACA JUGA: Wabup Mahulu Hadiri Rakor Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026
Kemudian kondisi geografis Kabupaten Mahulu yang didominasi akses transportasi sungai menyulitkan distribusi bahan makanan bergizi dari luar daerah.
Hal ini juga yang menyebabkan harga pangan sehat menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian besar warga, khususnya yang tinggal jauh dari pusat kabupaten.
Selain itu, Petronela juga menyoroti masih banyaknya keluarga yang belum memahami cara mengkombinasikan makanan agar memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Kebiasaan memasak makanan tanpa memperhatikan nilai gizi turut memperburuk situasi.
BACA JUGA: DPRD Dukung Penuh Rencana Pemprov Kaltim Bangun SMK Negeri di Mahulu
“Prevalensi Stunting di Mahulu berdasarkan data dari e-PPBGM Tahun 2024 sebesar 10,78 persen, sedangkan pada akhir Februari 2025 sebesar 13,7 persen, mengalami kenaikan sekitar 3 persen. Salah satu indikasi kenaikan yakni dipengaruhi oleh ketersedian bahan makanan bergizi,” ungkap Petronela.
Dalam upaya penanganan stunting di Mahulu, pemerintah daerah terus melakukan upaya konkret. Salah satunya dengan melaksanakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang dimulai sejak Agustus 2025.
Meski begitu, Petronela mengatakan, pelaksanaan program itu belum berjalan maksimal, karena tingkat partisipasi masyarakat dan instansi pemerintah dinilai masih sangat rendah.
Ia menerangkan bahwa, program Genting berbeda dengan program lain karena tidak menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Sumber dananya sepenuhnya dari pihak swasta dan orang tua asuh
BACA JUGA: DPRD Harap Program MBG Segera Terealisasi di Mahulu
“Mungkin karena belum memahami tujuan program ini, atau masih ada keraguan terkait pemanfaatan dana. Padahal ini bukan sekadar sumbangan, tapi gerakan orang tua asuh untuk membantu anak-anak yang berisiko stunting,” jelasnya.