BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) mencatat efisiensi operasional mencapai Rp12 miliar per tahun setelah 3 PLTD dipensiunkan.
Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kalimantan Timur (Kaltim) turun tajam berkat kebijakan ini.
Kebijakan itu menjadi bagian dari program dedieselisasi nasional yang bertujuan menekan biaya energi dan memperkuat keandalan pasokan listrik di luar Jawa.
General Manager PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli, mengatakan langkah dedieselisasi sudah memberikan hasil nyata terhadap penghematan operasional dan penurunan konsumsi BBM di Kaltim.
"Kami mencatat penurunan signifikan pemakaian BBM di wilayah yang sudah masuk sistem interkoneksi 150 kV. Hasilnya langsung terlihat dari efisiensi biaya dan berkurangnya beban operasional di lapangan," kata Chaliq, saat dikonfirmasi oleh NOMORSATUKALTIM.
Dalam 2 tahun terakhir, PLN UID Kaltimra menonaktifkan 3 pembangkit berbasis diesel, yakni PLTD Tanjung Batu, PLTD Jantur, dan PLTD Dilang Puti.
Ketiga unit tersebut sebelumnya menjadi penyumbang konsumsi BBM terbesar di wilayah kerja PLN.
Menurut data yang diterima, PLTD Tanjung Batu menjadi contoh paling nyata.
BACA JUGA: Masih Ada Desa di Kutai Barat belum Teraliri Listrik PLN, Jarak Jaringan Terdekat hanya 2 Kilometer
Setelah dihubungkan ke sistem Tanjung Redeb, konsumsi BBM turun dari 2.040 kiloliter pada 2024 menjadi 1.569 kiloliter pada 2025, menghasilkan penghematan sekitar Rp6,7 miliar per tahun.
Apabila digabungkan dengan dua PLTD lainnya, total efisiensi mencapai Rp12 miliar per tahun.
"Program ini bukan hanya menekan biaya, tapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Dedieselisasi menjadi bagian dari transisi menuju energi yang lebih efisien dan bersih," terangnya.
Chaliq menyebut, efisiensi ini dapat dicapai karena sebagian besar wilayah Kaltim kini telah terhubung ke sistem interkoneksi Mahakam-Barito.
BACA JUGA: Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Siluq Ngurai Tertunda, Terkendala Status Jalan
Jaringan ini memasok listrik ke Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (termasuk kawasan IKN), Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser.
"Wilayah yang dulunya mengandalkan PLTD sekarang sudah terhubung sistem utama, sehingga suplai lebih stabil dan biaya jauh lebih rendah," sebut Chaliq.
Meski demikian, PLN mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum terjangkau sistem interkoneksi, terutama kawasan pedalaman dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau.
"Masih ada beberapa titik dengan sistem isolated. Ini yang sedang kami upayakan untuk segera tersambung ke sistem utama," ungkapnya.
BACA JUGA: 234 Rumah di Berau Teraliri Listrik Gratis PLN, Pemkab Targetkan 100 Persen Terang 2027
Untuk menutup kesenjangan itu, PLN melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) tengah mempercepat proyek pembangunan transmisi Mahakam–Barito-Kayan.
Jalur interkoneksi ini nantinya akan menyatukan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara agar pasokan lebih stabil dan merata.
"Proyek interkoneksi ini penting karena akan menjadi tulang punggung bagi sistem kelistrikan Kalimantan bagian timur. Target kami, seluruh jaringan bisa terhubung secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan," tutur Chaliq.
Selain perluasan jaringan besar, PLN UID Kaltimra juga menyusun roadmap elektrifikasi dengan target 100 persen desa berlistrik pada 2027.
BACA JUGA: Pemkot Samarinda Gandeng PLN Tekan Angka Stunting
Ia mengungkapkan, strategi tersebut tidak hanya mengandalkan sambungan jaringan utama, tetapi juga pengembangan pembangkit lokal berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS komunal untuk desa-desa di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
"Kami sudah menyiapkan beberapa skema kelistrikan lokal, termasuk PLTS untuk daerah kepulauan dan perbatasan. Prinsipnya, tak boleh ada wilayah yang tertinggal dari akses energi," ujarnya.
Menurut Chaliq, tantangan terbesar dalam pemerataan listrik di Kalimantan Timur adalah akses geografis dan kondisi infrastruktur pendukung.
Beberapa lokasi memerlukan pembangunan jaringan menembus hutan atau sungai, sehingga penyelesaian proyek sering kali lebih lambat dibanding wilayah perkotaan.
BACA JUGA: PLN UP3 Samarinda Gelar Gathering & Fun Riding Bertajuk Go Green Now
"Kondisi geografis menjadi tantangan utama. Tapi dengan dukungan pemerintah daerah, kita terus bergerak agar seluruh desa di Kaltim dan Kaltara bisa menikmati listrik yang sama kualitasnya," ucapnya.
Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan energi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan meningkatkan porsi energi bersih dalam bauran nasional.
Baginya, integrasi sistem di Kaltim bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga fondasi untuk mendorong pemerataan ekonomi di luar Jawa.
"Pemerataan akses listrik adalah kunci pembangunan. Dengan sistem yang efisien dan stabil, aktivitas industri, layanan publik, dan masyarakat bisa tumbuh bersamaan," tutup Chaliq.