“Selama kita bekerja sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku, tidak akan ada masalah. Ketakutan yang berlebihan hanya membuat kegiatan terhambat dan akhirnya menumpuk menjadi silpa,” tegasnya.
Ia juga menilai, kepala OPD harus benar-benar mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program konkret di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan visi misi bupati sangat ditentukan oleh kinerja dinas-dinas teknis.
“Artinya, kebijakan yang dibuat Bupati untuk kesejahteraan masyarakat harus dijalankan oleh OPD dengan komitmen dan tanggung jawab. Jangan hanya menunggu arahan, tapi perlu inisiatif dan inovasi,” tambahnya.
BACA JUGA: Dana Rp3,2 Triliun Kutai Barat Disorot Menkeu, BKAD Tegaskan Itu Bukan Diendapkan di Bank
Adrianus mengungkapkan, Bupati Kutai Barat juga telah memberikan perhatian serius terhadap kondisi rendahnya serapan APBD tahun ini.
Kepala daerah, kata dia, mengimbau seluruh OPD untuk segera melakukan percepatan realisasi kegiatan dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Harusnya tidak ada lagi alasan terjadinya silpa. Karena setiap rupiah anggaran sudah punya peruntukan melalui OPD. Jika masih terjadi, artinya pelaksanaan program di dinas tersebut tidak berjalan maksimal,” tutur legislator Partai Demokrat itu.
Ia memaparkan, silpa tahun anggaran 2024 yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun kini ikut membebani realisasi anggaran perubahan tahun 2025.
BACA JUGA: Festival Dahau Kutai Barat 2025 Resmi Dibuka, 16 Hari Perayaan Budaya dan Persaudaraan Multietnis
Akibatnya, ruang fiskal menjadi sempit, dan beberapa kegiatan terpaksa dikebut di penghujung tahun.
“Ini perlu langkah perbaikan serius, karena akumulasi silpa dari tahun ke tahun justru memperberat pelaksanaan program di akhir tahun,” imbuhnya.
Adrianus menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah sama-sama harus siap menerima kritik publik.
Menurutnya, transparansi dan evaluasi terbuka adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
BACA JUGA: Disdikbud Kutai Barat Verifikasi Ketat Data Penerima Beasiswa, Anggaran Rp1,5 Miliar Masih Kurang
“Bupati yang baru tentu baru menjalankan kebijakan tahun ini, jadi belum bisa diukur dampak langsung terhadap silpa. Kita harus lihat secara objektif, karena tumpukan silpa itu merupakan warisan dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.