Wagub menegaskan, pengisian jabatan definitif akan diutamakan melalui rotasi pejabat internal di lingkungan Pemprov.
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penempatan pejabat dari kabupaten/kota atau instansi lain di luar struktur Pemprov, sesuai kebutuhan dan kompetensi.
"Kalau bisa, kita rotasi dulu dari dalam. Kalau memang kurang, baru dibuka peluang dari luar, termasuk dari daerah lain. Tapi tentu disesuaikan dengan kompetensinya," ujarnya.
Menurut Seno, keberadaan pejabat definitif sangat penting agar pelaksanaan program prioritas daerah tetap berjalan optimal, terutama di tengah percepatan pembangunan dan penataan kelembagaan menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kalau terlalu lama kosong, roda organisasi bisa terganggu. Karena itu, kita ingin secepatnya semua posisi strategis diisi pejabat definitif," tutupnya.