Fraksi PDI Perjuangan lalu mengurai 5 sektor prioritas. Yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan kecamatan/kelurahan, dan perbaikan kondisi jalan.
Di bidang pendidikan, PDIP mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas berbasis kebutuhan wilayah.
Di bidang kesehatan, fraksi meminta distribusi tenaga medis dan sistem layanan jemput bola untuk daerah terpencil.
“Untuk infrastruktur, percepatan pengadaan barang dan jasa harus dievaluasi. Skema padat karya lokal juga bisa menjadi solusi membuka lapangan kerja,” sambung Jely.
BACA JUGA: Diskominfo Kubar Kebut Program Digitalisasi Daerah
Pada pelayanan kecamatan dan kelurahan, fraksi menilai alokasi 57 program, 159 kegiatan, dan 358 subkegiatan di 16 kecamatan harus ditingkatkan kualitasnya, termasuk SDM berbasis digital.
Sedangkan soal jalan rusak, mereka menegaskan kondisi itu membebani masyarakat dari sisi waktu tempuh dan logistik.
“Secara prinsip, fraksi kami dapat menerima Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut dengan fokus pada percepatan realisasi belanja modal, memperkuat pelayanan publik, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan,” tutup Jely.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Minarsih memberikan catatan agar pemerintah daerah lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan sah.
BACA JUGA: Akhirnya Program MBG Sampai ke Kubar, 823 Siswa SMAN 2 Sendawar Nikmati Makan Gratis
“Pemerintah harus menjadikan Perda No.1 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman kerja. Pemungutan pajak dan retribusi perlu diintensifkan agar target pendapatan tercapai,” ujar Minarsih.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan pengendalian internal secara intensif melalui rapat koordinasi.
Menurut mereka, hal itu penting agar realisasi pendapatan dan belanja sesuai target.
Golkar juga mengingatkan bahwa perubahan APBD bukan ruang untuk program baru.
BACA JUGA: Kutai Barat Target Pendapatan Rp3,30 Triliun di RAPBD 2026, Alokasi Terbesar untuk Biaya Operasional
“APBD Perubahan adalah koreksi terhadap APBD murni 2025. Karena waktu efektif pelaksanaannya hanya tiga bulan, tidak ada kegiatan baru yang bisa dianggarkan,” jelas Minarsih.