PASER, NOMORSATUKALTIM - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2026 masih dibayangi ketidakpastian dana transfer dari pusat.
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum menerima kepastian terkait rencana pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya, menyampaikan bahwa rencana pemangkasan TKD masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Ia menegaskan belum ada informasi resmi mengenai rencana pemangkasan TKD sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah daerah.
BACA JUGA: Wagub Kaltim: Pemangkasan TKD Rp4,5 Triliun akan Direview, Program Prioritas Tetap Jalan
BACA JUGA: TKD Dipangkas, Legislator Harap Bankeu Provinsi ke Daerah Tidak Berimbas
"Setahu saya yang ada terjadi ini penyaluran kurang bayar atau belum optimal. Skemanya bukan pemangkasan, jadi angka yang seharusnya kami terima masih disalurkan," kata Katsul Wijaya kepada NOMORSATUKALTIM, Senin, 8 September 2025.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser, Nur Asni belum bisa menjelaskan terkait proyeksi APBD 2026.
Pihaknya juga masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan, untuk mengetahui nilai anggaran yang bakal diterima Kabupaten Paser.
Ia tak menampik, ketidakpastian fiskal yang terjadi saat ini bakal berdampak pada kemampuan daerah dalam menyusun rencana anggaran.
BACA JUGA: Kabupaten Paser Terima DIPA dan TKD Sebesar Rp2,5 Miliar dari APBD Kaltim 2025
BACA JUGA: PHK di Paser Capai 238 Kasus Selama Januari-Agustus 2025, Didominasi Karyawan Tambang dan Perkebunan
“Intinya total APBD Paser bisa saja berkurang dari nilai yang diproyeksikan,” kata Nur Asni.
Jika melihat dari nilai TKD yang diterima Paser pada tahun lalu mencapai Rp3 triliun dari total APBD sebesar Rp4,6 triliun.
Angka tersebut berarti Kabupaten Paser memang masih bergantung terhadap pendapatan transfer dari pusat.