Saiful menekankan, pemangkasan DBH otomatis akan menggerus kemampuan daerah dalam menjalankan program-program publik.
Jika Rp 4–5 triliun anggaran hilang, maka prioritas pembangunan di berbagai sektor harus direvisi.
"Yang paling terdampak tentu program pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Padahal masyarakat menunggu peningkatan kualitas layanan di sektor itu," ungkapnya.
Ia mencontohkan, Kaltim masih menghadapi banyak masalah di bidang pendidikan.
Mulai dari keterbatasan fasilitas sekolah di pelosok hingga ketimpangan kualitas guru antarwilayah. Pemangkasan anggaran, katanya, hanya akan memperlambat perbaikan kualitas SDM lokal.
"Bayangkan kalau program rehab sekolah atau beasiswa daerah harus dipotong karena defisit. Generasi muda kita yang jadi korban," terangnya.
BACA JUGA:Jalan Poros Sangatta-Bengalon Longsor, Wabup Kutim Sebut KPC Harus Bertanggungjawab
Di sektor kesehatan, pemangkasan DBH juga bisa berimbas pada layanan dasar.
Saiful mengingatkan, masih banyak rumah sakit dan puskesmas di Kaltim yang kekurangan sarana serta tenaga medis.
Sementara untuk infrastruktur, Saiful menilai Kaltim seharusnya mendapat perhatian lebih karena menjadi daerah penghasil sekaligus penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tapi faktanya, banyak jalan provinsi maupun antar-kabupaten masih rusak parah. Kalau DBH dikurangi, infrastruktur makin terabaikan," ujarnya.
Kritik untuk Pemerintah Daerah
Di tengah situasi ini, Saiful menyayangkan sikap kepala daerah di Kaltim yang terkesan 'tenang-tenang saja' menghadapi kebijakan ini.
BACA JUGA:Andi Harun Hadiri Musda PKS Samarinda, Minta Dukungan dalam Pembangunan Daerah
Ia menilai ekspresi landai itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap hak rakyat.
"Baik itu Gubernur, Ketua DPRD, DPR, bupati, dan wali kota mestinya bersuara lantang. Ini bukan sekadar urusan APBD, tapi hak rakyat Kaltim. Cara berpikir jangan cari aman. Kalau diam saja, berarti rela rakyat dikorbankan," ujarnya.