Rudy menyebut masih ada 60.000 rumah yang perlu dibenahi, sementara backlog mencapai 250.000 unit.
Ia menekankan bahwa 177.000 masyarakat rentan, termasuk petani, nelayan, buruh, dan pengemudi ojek online, akan diprioritaskan dalam program ini.
"Dari data kami, ada 177.000 masyarakat rentan yang perlu dibantu. Ini bukan sekadar rumah, tetapi soal martabat dan masa depan," tegasnya.
Rudy menegaskan program ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah serius menjalankan janji politik.
BACA JUGA : Alexandra Matahari Terpilih sebagai Putri Bumi 2025, Soroti Pentingnya Pemuda dalam Pertanian
Ia bahkan menyebut sudah mengajak kabupaten/kota untuk bersama-sama menopang program ini agar lebih luas cakupannya.
"Insyaallah program ini bisa dirasakan masyarakat luas. Kalau gaji UMR Rp4 juta, cicilan rumah Rp1,2 juta sampai Rp1,3 juta masih bisa ditanggung. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota akan saling menopang," ujarnya.
Selain mengandalkan APBD, Pemprov juga mengajak perusahaan tambang, perkebunan, hingga sawit untuk ikut berpartisipasi melalui program CSR dan TJSL.
"Ada perusahaan yang bisa bangun 25 rumah, 30 rumah, bahkan 40 rumah. Kita ajak semua pihak terlibat karena ini kerja besar untuk masyarakat," kata orang nomor satu di Kaltim itu.
BACA JUGA : PPU Masih Mengkaji Kenaikan Tarif PPB dan NJOP, Bapenda: Khusus untuk Wilayah Komersil
Rudy memastikan program ini sudah berjalan sejak 20 Agustus 2025, ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan sejumlah lembaga pembiayaan perumahan MBR.
"Ini sudah jalan, langsung tancap gas. Kita ingin masyarakat Kaltim, terutama yang rentan, segera punya rumah layak huni. Dengan rumah yang baik, keluarga bisa lebih sehat, produktif, dan masa depan lebih terjamin," pungkas Rudy.