“Sosialisasi pencegahan pelecehan seksual jangan hanya terfokus di wilayah Sangatta. Banyak masyarakat di pedalaman yang tidak paham apa itu pelecehan dan dampaknya,” tegasnya.
BACA JUGA:Pemkab Kutim Kumpulkan Agen Terkait Isu Beras Premium Oplosan, Asosiasi: Barang Datang sudah Kemasan
Menurut Sintiya, salah satu langkah penting yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi secara intensif.
Edukasi ini mencakup pengenalan bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampak jangka panjangnya, serta cara melaporkan kejadian dengan benar.
Dia menekankan, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga harus membekali masyarakat dengan pengetahuan dan akses layanan yang mudah dijangkau.
“Pelecehan itu dampaknya sangat parah, bahkan dapat menyerang masa depan para perempuan di Kutai Timur,” ujar perempuan berhijab ini.
BACA JUGA:Pulau Miang Kutai Timur Siapkan Destinasi Unik, Berenang Bersama Hiu Paus
BACA JUGA:Wabup Kutim Jamin Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meringankan, Bukan Membebani Rakyat
Aktivis muda itu meminta agar seluruh pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa, ikut terlibat aktif dalam upaya pencegahan.
Baginya sinergi semua pihak akan mempercepat terciptanya lingkungan yang aman.
Sintiya juga menyoroti bahwa peningkatan kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga banyak ditemukan di wilayah pedalaman yang aksesnya sulit.
Hal ini membuat penanganan dan pendampingan korban seringkali terhambat.
BACA JUGA:Wabup Kutim Jamin Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meringankan, Bukan Membebani Rakyat
Dia menilai, perlindungan perempuan dan anak harus ditempatkan sebagai prioritas. Sebab, kelompok ini masih menjadi pihak paling rentan dalam kasus kekerasan seksual.
“Kutai Timur harus jadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Pemerintah dan masyarakat harus bersama menciptakan itu,” pungkasnya.