Dan kepercayaan itu, kata dia, tak bisa didapat tanpa keterbukaan.
Markos menilai, tantangan utama masyarakat Kutai Barat saat ini adalah derasnya arus modernisasi yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal.
Dalam situasi ini, lembaga adat harus hadir sebagai penyeimbang.
BACA JUGA: 2 Warga Adat Dayak yang Hilang Ditemukan Gakkum Kaltim
BACA JUGA: Posko KKN Unmul di Kampung Adat Pepas Eheng Dibobol Maling
“Kalau adat hilang, kita kehilangan jati diri. Tapi kalau adat kita jaga, itu menjadi benteng bagi kita semua untuk menghadapi perubahan zaman,” ungkapnya.
Menurutnya, pengurus adat yang baru saja dilantik harus mampu membuktikan bahwa nilai adat tetap relevan.
Tidak hanya relevan dalam menjaga tradisi, tetapi juga dalam ikut serta membangun masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah daerah.
“Dengan menjaga adat, kita menjaga jati diri kita sendiri. Dan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah, kita memastikan pembangunan berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya kita,” katanya menutup sambutan.