SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tampaknya masih belum berencana mengeksekusi sistem transportasi massal dalam waktu dekat.
Meski program ini telah masuk dalam visi dan misi Wali Kota Andi Harun, pelaksanaannya belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Pemerintah daerah memilih berhati-hati agar tidak gegabah mengalokasikan anggaran besar untuk tranposrtasi massal tanpa kepastian manfaat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Samarinda, Ananta Fathurrozi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap menerima masukan dan menyusun skema pembiayaan.
BACA JUGA: Pemkot Samarinda Tunda Implementasi Bus Skema BTS, Ini Alasan Andi Harun
BACA JUGA: Dishub Balikpapan Akan Luncurkan 22 Unit Bus SAUM BTS pada Agustus 2024
“Saya tadi sudah komunikasi dengan Pak Manalu, yang menangani soal transportasi massal. Katanya, koordinasinya di tim Bappeda. Tapi secara teknis bukan kami yang menangani. Kami hanya menerima masukan serta melihat bagaimana pembiayaannya nanti,” ujar Ananta saat ditemui di Samarinda, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurut Ananta, program transportasi massal berbasis sistem buy the service (BTS) memang telah menjadi bagian dari visi dan misi Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Namun, pemerintah kota belum akan langsung melangkah ke tahap operasional tanpa kajian kelayakan terlebih dahulu.
“Kalau bicara pembiayaan, tentu harus kita lihat dulu, apakah program ini layak secara anggaran. Jangan sampai kita sudah keluarkan biaya besar, ternyata dampaknya kecil,” katanya.
BACA JUGA: Urai Macet, PPU Terbuka untuk Adopsi Bacitra dari Balikpapan
BACA JUGA: Dishub Balikpapan Rencanakan Tambah 10 Halte Bacitra
Ia mencontohkan simulasi skenario BTS yang diajukan oleh vendor dengan biaya sekitar Rp60 miliar untuk 2 jalur trayek bus kota.
Jika animo masyarakat masih rendah, misalnya hanya 4rang yang naik dalam satu armada, maka dana yang dikeluarkan akan sia-sia karena hanya menguntungkan penyedia jasa.
“Artinya kita hanya membiayai vendornya saja. Tujuan utamanya, yaitu mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan mengurangi kemacetan serta emisi, tidak tercapai,” ujarnya.