BERAU, NOMORSATUKALTIM - Wakil Bupati Berau Gamalis menekankan di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang mencapai Rp4,8 triliun tahun ini, pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, tingginya angka APBD seharusnya menjadi dorongan untuk bekerja lebih bertanggung jawab, bukan justru membuat pemerintah daerah terlena dan menghamburkan anggaran tanpa perhitungan matang.
“Kalau hari ini kita punya angka besar, belum tentu besok tetap seperti itu. Karena itu, kita harus mengelola anggaran dengan bijak dan penuh tanggung jawab,” kata Gamalis, Minggu 6 Juli 2025.
Ia menekankan, bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus menyasar kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan atau menghabiskan anggaran tahunan.
“Jangan sampai pembangunan didasarkan hanya pada keinginan semata. Harus terarah dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Gamalis juga menyoroti minimnya koordinasi lintas sektor, yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih program.
Gamalis mencontohkan, seperti kasus pembangunan infrastruktur yang dilakukan dua pihak berbeda, pemerintah dan pihak swasta melalui CSR di lokasi yang sama.
“Jangan sampai kita bangun jembatan pakai APBD, tapi CSR juga bangun jembatan di lokasi yang sama. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari jumlah proyek yang dilakukan, melainkan dari dampak konkret yang dirasakan oleh warga.
“Banyak orang luar yang memuji pembangunan di Berau. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang tinggal di sini benar-benar merasakan manfaatnya? Itu yang harus kita evaluasi,” tuturnya.
Selain itu, Gamalis juga menyoroti perlunya perencanaan yang partisipatif, berbasis aspirasi warga yang dihimpun melalui forum Musrenbang, pokok pikiran DPRD, dan dokumen perencanaan resmi daerah.
Untuk itu, dirinya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dan menyatukan arah kerja, agar pembangunan di Berau bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
“Ke depan, kita ingin masyarakat benar-benar merasakan bahwa anggaran sebesar ini hadir untuk mereka. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita kerja bersama, dengan tujuan yang sama,” pungkasnya. (ADV PROKOPIM BERAU)