“KTP masih alamat A, tapi mau sekolah di wilayah B, lalu ngakal pakai surat domisili. Tidak bisa lagi. Kami ingin semua anak bersekolah, tapi jangan pakai jalur belakang,” jelasnya.
Ia juga mewanti-wanti pihak yang mencoba memanipulasi jalur prestasi, karena saat ini verifikasi dilakukan hingga ke KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jika ketahuan, pengurus cabang olahraga yang mengeluarkan rekomendasi palsu juga akan diperiksa.
“Kalau mengakal-akali, mereka juga bisa kena. Setelah semua siswa diterima, tim akan memverifikasi lagi. Jika terbukti curang, siswa tak dikeluarkan dari sekolah, tapi pelaku ditindak tegas,” pungkasnya.
Dengan sistem pengawasan berlapis ini, Pemkot Samarinda berharap distribusi siswa lebih merata dan seleksi berjalan transparan tanpa intervensi kekuasaan, jabatan, maupun uang.
“Kalau ingin hasilkan SDM berkualitas, mulailah dengan jujur mengikuti aturan,” tutup Andi Harun.