“Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, terutama SDM. Pelatihan-pelatihan seperti BLK perlu diperluas agar masyarakat bisa mengelola wisata dengan baik,” kata Agus.
Tak hanya itu, lemahnya infrastruktur penunjang juga menjadi sorotan.
Menurut Agus, destinasi wisata perlu didukung jaringan internet yang andal karena kebutuhan wisatawan saat ini telah bergeser ke arah digital.
BACA JUGA:Atribut Damkar Disalahgunakan untuk Aksi Kriminal, BPBD Berau Angkat Bicara
“Kami lihat di beberapa lokasi masih lemah jaringannya. Padahal sekarang orang datang ke tempat wisata pasti ingin live, upload, dan eksis di media sosial,” ungkapnya.
Sebagai bentuk pengawasan dan transparansi, Agus juga mendorong adanya sistem satu pintu masuk di setiap kawasan wisata.
Tujuannya agar ada retribusi resmi yang bisa dicatat sebagai kontribusi nyata bagi PAD.
“Tak perlu mahal, cukup Rp 5.000 atau Rp10.000 asalkan jelas. Yang penting aktivitas wisata terdata dan hasilnya kembali ke daerah,” tutupnya.