KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Pada Rabu (11/6/2025), Pemkab Kubar kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat ini berlangsung di Gedung ATJ Kantor Bupati Kubar dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, serta kementerian, lembaga dan stakeholder terkait.
Rakor ini dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dari Jakarta, dan didampingi Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Pudji Ismartini, serta Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, hadir langsung mengikuti rapat ini bersama Kepala Dinas Pertanian serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Keterlibatan penuh dari jajaran Pemkab Kubar dalam rapat tersebut menandai keseriusan daerah dalam mengawal isu-isu strategis nasional, khususnya pengendalian inflasi.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menggarisbawahi pentingnya akurasi data dan respons cepat kepala daerah dalam menanggapi perubahan harga di wilayah masing-masing.
Menurutnya, upaya pengendalian inflasi harus didukung pemanfaatan ruang fiskal daerah secara optimal dan penggunaan belanja daerah yang tepat sasaran.
“Kepala daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal. Selain itu, pemerintah pusat membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan masukan dan data strategis, baik dari internal daerah maupun dari mitra,” ujar Wamendagri.
Sementara itu, Deputi Statistik BPS Dr. Pudji Ismartini memaparkan tren inflasi nasional pada bulan Mei selama lima tahun terakhir.
Ia menyebut bahwa Mei 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,37 persen, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir dan berbeda dari pola biasanya.
“Secara historis, Mei cenderung inflasi. Namun tahun ini kita justru mencatatkan deflasi. Ini perkembangan yang patut dicermati dalam strategi ke depan,” paparnya.
Ia menjelaskan, bahwa dalam analisis komponen, inflasi pada Mei biasanya dipengaruhi oleh komponen inti, kecuali pada 2022 dan 2023 saat harga bergejolak (volatile food) mendominasi. Pudji menekankan pentingnya stabilitas sistem distribusi dan pasokan pangan sebagai fokus utama.
“Ketika harga bergejolak mendominasi, itu artinya sistem distribusi dan pasokan belum stabil. Ini menjadi indikator penting bagi kita semua bahwa pengendalian harga pangan dan distribusi barang harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Usai mengikuti rapat, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin memberikan pernyataan kepada wartawan. Ia menilai rapat koordinasi ini sebagai momen strategis yang mempertegas pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami menyambut baik arahan dari pusat. Di Kutai Barat sendiri, kita sudah mulai mengidentifikasi komoditas yang rawan inflasi, terutama bahan pangan strategis seperti cabai, beras, dan bawang merah. Tindakan yang berbasis data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat,” ujar Bupati Edwin.
Ia menambahkan bahwa ke depan, Pemkab Kubar akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, distributor, hingga petani lokal agar rantai pasok berjalan lebih efisien.