DPUPR Kubar Diganjar Penghargaan oleh Pemprov Kaltim

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kutai Barat (Kubar) meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai salah satu kabupaten dengan kinerja terbaik dalam sub urusan jasa konstruksi pada 2025. 

Hal itu diumumkan pada puncak peringatan Hari Bakti PU ke-80 di Samarinda, Rabu 3 Desember 2025.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji kepada perwakilan DPUPR Kutai Barat dalam upacara resmi di Lapangan Parkir Kantor DPUPR dan PERA Kaltim. 

Kutai Barat menjadi satu dari tiga daerah yang dinilai berkinerja terbaik bersama Kutai Kartanegara dan Paser.

BACA JUGA: Bupati Kubar Lantik 156 Pejabat Fungsional, Tegaskan Profesionalitas dan Etika Pelayanan Publik

BACA JUGA: 5.457 PPPK Paruh Waktu Resmi Dilantik, Kutai Barat Percepat Penataan ASN

Penilaian dilakukan Pemprov Kaltim sepanjang 2025 dengan mengukur beberapa indikator, seperti kualitas data jasa konstruksi, pembinaan tenaga kerja konstruksi, serta ketertiban penyelenggaraan kegiatan konstruksi. Kutai Barat dinilai menunjukkan peningkatan pada aspek-aspek tersebut.

Kepala DPUPR Kutai Barat Leonard Yudiarto mengatakan penghargaan ini menjadi dorongan bagi jajaran DPUPR untuk memperkuat layanan pada sektor konstruksi.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi provinsi terhadap kinerja kami selama satu tahun terakhir. Tentu kami bersyukur, tetapi penghargaan bukan tujuan akhir. Ini menjadi dorongan agar kami semakin disiplin dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan konstruksi di Kutai Barat,” kata Leonard, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pembinaan tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi kompetensi terus diprioritaskan karena memengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.

BACA JUGA: Retribusi Wisata Belum Optimal, DPRD Kutai Barat Minta Pemerintah Benahi Fasilitas

BACA JUGA: Kapolres Kubar Diminta Angkat Kaki, Massa Desak Evaluasi Total Penanganan Narkoba

“Pembinaan tenaga kerja konstruksi ini penting. Kami ingin memastikan pekerja yang terlibat di proyek-proyek pemerintah maupun swasta memiliki kompetensi sesuai standar. Ini bukan hanya soal memenuhi indikator penilaian, tetapi mendorong keselamatan dan kualitas pembangunan,” jelasnya.

Selain pembinaan tenaga kerja, Leonard menekankan pentingnya penataan administrasi dan pelaporan konstruksi. Transformasi digital dalam layanan perizinan dan pendataan menjadi salah satu faktor penunjang.

Sumber: