YOGYAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan siap membuka dokumen akademik milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM pada Selasa (15/4/2025) pagi, untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menegaskan bahwa Jokowi merupakan mahasiswa sah yang tercatat mengikuti seluruh proses akademik di kampus tersebut, mulai dari perkuliahan hingga lulus resmi pada 5 November 1985.
"Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan," ujar Wening dalam konferensi pers di UGM.
BACA JUGA: Beda Sikap Puan dengan Mardani soal Isu Matahari Kembar di Pemerintahan Prabowo
BACA JUGA: Lima Tahun Lalu secara Daring, Kali Ini Dilantik Langsung, Gamalis: Rasanya Campur Aduk
Menurut Wening, dalam pertemuan dengan 3 perwakilan TPUA—Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Hasiholan—UGM telah menunjukkan sejumlah dokumen pendukung.
Termasuk skripsi asli Jokowi dan foto saat wisuda.
Bahkan, 11 orang teman satu angkatan Jokowi hadir dan membawa skripsi masing-masing sebagai pembanding.
Meski demikian, Wening menegaskan bahwa tidak semua dokumen bisa diakses sembarangan oleh publik karena menyangkut data pribadi.
BACA JUGA: Jalan Nasional di Kubar-Mahulu Rawan Longsor, DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh
BACA JUGA: Tinggi Air Capai 40 Sentimeter, Danramil dan Kapolsek Dampingi Warga Terdampak Banjir
Ia menegaskan UGM hanya akan membuka data tersebut secara resmi jika diminta oleh pengadilan atau aparat penegak hukum.
"Kalau ada keinginan agar data kami dibuka secara telanjang, kami harus tahu siapa yang berhak. Tidak semua orang bisa datang dan minta dokumen. Kalau nanti ada proses hukum, UGM siap hadir sebagai saksi dan menunjukkan semuanya," kata dia.
Hal senada disampaikan Sekretaris UGM, Andi Sandi, yang menegaskan bahwa UGM berkewajiban melindungi data pribadi setiap mahasiswa dan alumni, termasuk Presiden Jokowi.