SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menyampaikan, langkah persiapan harus lebih matang dalam pengadaan barang dan jasa di awal 2025.
Meski realisasi serapan anggaran tahun lalu sudah cukup baik. Baginya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. Salah satu poinnya yaitu pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog.
“Negosiasi harga tetap menjadi kewajiban, meskipun barang sudah tersedia di e-katalog. Tidak boleh hanya menerima harga yang ada tanpa proses negosiasi,” ucap Sri sapaan akrabnya, pada Jumat (17/1/2024).
Tak hanya itu, baginya, ketertiban mengikuti prosedur dan menghindari area abu-abu juga penting. Lantaran kerap kali dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi menimbulkan masalah hukum atau administratif.
BACA JUGA:Siswa SMPN 29 Samarinda Diminta Bawa Tumbler dan Sendok dalam Program MBG
BACA JUGA:Pemilik Usaha Mulai Berani Lawan Jukir Liar
“Standar pengadaan barang dan jasa sudah jelas. Selama kita patuh pada aturan, semua akan berjalan lancar,” tegas Sri.
Adapun, kebijakan mandatori spending yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dia menjelaskan, bahwasanya anggaran tersebut wajib dialokasikan secara khusus untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sri bilang, belanja modal juga harus memenuhi persentase yang telah ditetapkan guna mendukung pembangunan daerah.
BACA JUGA:Pemkot Samarinda Sudah Siapkan 8 Sekolah untuk Uji Coba MBG, Pelaksanaan Tunggu Pusat
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah prioritas. Kita harus memastikan alokasi anggaran ini berjalan sesuai rencana, dengan pengawasan yang ketat,” tegas Sri dihadapan awak media.
Dengan arahan tersebut, Sekda Sri berharap, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta penyedia barang dan jasa dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.