CIAMIS, NOMORSATUKALTIM – Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dilaporkan menjadi korban penipuan yang berkedok program makan bergizi gratis (MBG).
Para korban diminta menyetor biaya administrasi sebesar Rp11 juta dengan janji akan dilibatkan sebagai pemasok dalam program tersebut.
Program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, direncanakan mulai berjalan di Kabupaten Ciamis pada 13 atau 20 Januari 2025.
Namun, sebelum program resmi diluncurkan, sejumlah oknum memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan aksi penipuan.
BACA JUGA: Bagus untuk Siswa Kurang Mampu, Program MBG Jangan Sampai Jadi Ladang Korupsi
BACA JUGA: Program MBG Bakal Jadi Peluang Usaha Petani dan Pelaku UMKM di Mahulu
Janji Palsu dan Kerugian UMKM
Para pelaku UMKM yang menjadi korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pengusaha katering, petani, dan peternak.
Mereka menyebutkan bahwa dana yang diminta oleh oknum berasal dari paguyuban bernama Jakwir, yang terafiliasi dengan Askindo, organisasi pengusaha konstruksi lokal.
Iuran sebesar Rp11 juta tersebut diklaim akan digunakan untuk pengurusan sertifikasi halal, pelatihan, dan uji laboratorium makanan.
Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan tentang realisasi janji tersebut.
BACA JUGA: MK Segera Gelar Sidang Gugatan Pilkada Kukar, Pihak Tergugat Siap Hadapi
BACA JUGA: BBM Solar Milik PT PAMA Hampir Raib 100 Liter, Dua Orang Tertangkap Basah
Asop (29), seorang peternak bebek di Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, mengaku sudah mengeluarkan dana lebih dari Rp25 juta, termasuk untuk membangun dapur sehat, dengan harapan dapat menjadi pemasok program MBG.
"Untuk iuran saja saya sudah bayar Rp11 juta, termasuk biaya royalti, sertifikat halal, dan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Katanya saya akan menjadi pemasok program makan bergizi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," ujar Asop, dilansir dari Beritasatu, Senin (13/1/2025).
Pengakuan Koordinator Paguyuban
Awing, salah satu koordinator paguyuban Jakwir, mengakui adanya pengumpulan dana tersebut.