JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah optimis kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan tetap menjaga inflasi dalam batas terkendali.
Namun, beberapa pihak menilai kebijakan ini dapat meningkatkan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang dimaksud adalah program makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun pada 2025.
BACA JUGA: Gugur dalam Tugas, Polisi Berpangkat Aipda Dianiaya saat Operasi BBM Ilegal di Paser
BACA JUGA: Singgung Kasus Penganiayaan Warga di Paser, Menteri Pigai Sarankan Lapor ke Komnas HAM
“Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini semua diberlakukan 1 Januari 2025,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Proyeksi Inflasi Versi Pemerintah
Berdasarkan proyeksi pemerintah, kenaikan PPN ini diperkirakan akan menambah inflasi sebesar 0,3 persen.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan menyebut inflasi masih terkendali karena saat ini angka inflasi year on year (yoy) hingga November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen.
“Kami perkirakan kenaikan PPN ini akan menambah inflasi sekitar 0,3 persen. Saat ini angka inflasi masih di bawah 2 persen. Angka ini masih menunjukkan inflasi terkendali,” kata Ferry, dikutip Beritasatu, Rabu (18/12/2024).
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025
BACA JUGA: Dishub Samarinda Rencanakan Pakai Bus Listrik Tahun Depan, Beroperasinya Selama 12 Jam
Untuk mengantisipasi dampak inflasi, pemerintah telah mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).
Berbagai program stabilisasi harga dan pasokan pangan juga telah dijalankan, seperti operasi pasar, pasar murah, serta penguatan cadangan pangan nasional.
“Untuk inflasi pangan, kami mengoptimalkan cadangan pangan, program stabilisasi harga, operasi pasar, dan kerangka kerja antardaerah,” tambah Ferry.