Pertama, penghematan biaya pengadaan hingga 20-30 persen.
BACA JUGA : Duka di Tengah Pilkada Serentak 2024, 28 Petugas TPS Dilaporkan Meninggal Dunia
Kedua, percepatan waktu dalam proses pengadaan, yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan dalam hitungan minggu berkat otomatisasi dan digitalisasi sistem.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem ini juga menjadi keunggulan utama.
Harga yang ditawarkan di e-Katalog bersifat terbuka dan kompetitif, sehingga mengurangi intervensi manusia dalam proses pengadaan dan meminimalkan potensi korupsi.
Keempat, partisipasi penyedia barang dan jasa menjadi lebih luas berkat sistem daring yang menghilangkan hambatan geografis maupun birokrasi.
Hingga saat ini, e-Katalog Indonesia telah menarik lebih dari 13 ribu penyedia, termasuk UMKM, untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Terakhir, optimalisasi anggaran juga menjadi sorotan penting," tegasnya.
BACA JUGA : Wisuda Untag 1945 Samarinda: Lahirkan 474 Lulusan Unggul Siap Kerja
Melalui analisis data yang terintegrasi dalam sistem digital, pemerintah dapat merancang pengeluaran yang lebih strategis dan memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Luhut menambahkan bahwa inisiatif ini tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, e-Katalog versi 6.0 tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel.
"Hal ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia," pungkas Luhut.