KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Pasangan calon (Paslon) 02, Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA), mengusulkan pembangunan rel kereta api di Kutai Kartanegara (Kukar), dalam Debat Publik Pilkada Kukar 2024, Senin malam, 11 November 2024.
Kereta api ini untuk mengangkut hasil alam seperti batu bara dan kelapa sawit sebagai bagian dari visi hilirisasi di Kukar.
Selain itu, gagasan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah (APBD), tetapi juga memanfaatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mempercepat pembangunan.
Paslon 02 menilai infrastruktur jalan yang ada saat ini, terutama yang menghubungkan kawasan-kawasan ekstraktif di Kukar sering rusak karena mobilisasi investasi yang sangat tinggi. Terutama dalam sektor batu bara dan kelapa sawit.
BACA JUGA: Pemungutan Suara Pilkada 2024, 27 November 2024 Bakal Ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional
BACA JUGA: Pembangunan Jalan Feeder di Kawasan IKN Capai 78,94 persen, Ditargetkan Selesai Akhir Tahun
Awang Yacoub Luthman menjelaskan bahwa pembangunan rel kereta api bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban jalan raya yang rusak akibat aktivitas industri tersebut.
“Kita hanya tidak membangun mimpi, melainkan kita membangun kenyataan,” ujar AYL.
AYL menjelaskan lebih lanjut bahwa proyek pembangunan kereta api ini akan didanai melalui pinjaman luar negeri, bukan dengan mengandalkan APBD.
Dana tersebut, lanjutnya, akan berasal dari Sovereign Wealth Fund (SWF), yang merupakan dana investasi pemerintah untuk menguasai aset-aset asing dalam jangka panjang, sehingga tidak mengganggu anggaran daerah.
BACA JUGA: Lokasi Debat Kedua Calon Bupati Mahulu Dipindah ke Samarinda
BACA JUGA: KPID Kaltim Ikut Pantau Jalannya Pelaksanaan Pilkada
“Ini adalah cara baru membangun ekonomi, tidak berbasis APBD. Insyaallah, ini akan meningkatkan PDRB kita,” tambahnya
Namun, gagasan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Paslon 01 Edi Damansyah-Rendi Solihin.
Mereka menilai bahwa prioritas utama bagi daerah ini adalah pengembangan konektivitas jalan antar desa dan kecamatan, serta meningkatkan infrastruktur dasar yang lebih mendesak bagi masyarakat.