“Karena saat ini kalau kita ikuti, ada 33 miliar interaksi media sosial, 38 persen isinya positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif,” jelas Kapolri.
BACA JUGA: Buruan Daftar! Polri Buka Pendaftaran Bintara Bakomsus, Berikut ini Syarat dan Jadwalnya
BACA JUGA: Satpol PP Balikpapan Gelar Operasi Yustisi Tertibkan PKL di Fasilitas Umum
Hoax menjadi salah satu ancaman utama yang berpotensi menimbulkan konflik selama Pilkada.
Jenderal Listyo mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat mampu membedakan antara informasi yang benar dengan yang hoax, sehingga memerlukan antisipasi lebih lanjut dari jajaran Forkopimda dan kepolisian.
“Karena saat ini salah satu ancaman tertinggi adalah adanya misinformasi dan disinformasi terkait dengan penyebaran berita hoax. Dan ini tentunya harus diantisipasi, karena tidak semua masyarakat kemudian bisa membedakan apakah ini hoax atau apakah ini berita yang benar,” tambahnya.
Kapolri menegaskan bahwa penyebaran hoax dapat berdampak langsung di lapangan, baik sekadar dibaca dan dibagikan, maupun memicu aksi nyata di masyarakat.
BACA JUGA: Nadia, Agen BRI Link yang Topang Ekonomi di Pelosok
BACA JUGA: Konflik Pertanahan Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan
Ia menginstruksikan Forkopimda dan aparat penegak hukum untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi konflik akibat penyebaran informasi palsu dan polarisasi di Pilkada mendatang.