Bupati Berau Minta Kapal Sampah Dilengkapi Konveyor, DLHK Siapkan Langkah Modifikasi Secepatnya

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Persoalan kebersihan sungai kembali menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Berau.

Di tengah peran Tanjung Redeb sebagai pusat aktivitas masyarakat, pengelolaan sampah di alur sungai dinilai masih memerlukan pembenahan serius.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menilai upaya penanganan sampah sungai belum berjalan optimal.

Ia secara khusus menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang dinilai belum memaksimalkan pemanfaatan dua unit kapal pengangkut sampah milik pemerintah daerah.

Alih-alih menambah armada baru, Sri Juniarsih justru mendorong optimalisasi kapal yang sudah tersedia.

BACA JUGA:Pengungsi Kamboja Tembus 300.000 Orang, Thailand Nyatakan akan Lanjutkan Aksi Militer

Ia meminta agar kedua kapal tersebut dimodernisasi dengan pemasangan sistem konveyor agar proses pengangkutan sampah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga manual.

“Armada kita sudah ada dua. Daripada membeli kapal baru, lebih baik kapal yang ada direnovasi supaya bisa menarik sampah langsung ke atas kapal dengan sistem mekanis,” ujar Sri Juniarsih dalam rapat evaluasi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala DLHK Berau Mustakim mengakui bahwa optimalisasi kapal tersebut terkendala akibat kapasitas armada dan jumlah personel.

Dengan cakupan sungai yang luas, enam personel yang bertugas di dua kapal dinilai belum memadai jika seluruh pekerjaan masih dilakukan secara manual.

BACA JUGA:Si Taka Jadi Karakter Maskot Porprov Kaltim ke-VIII di Paser

“Kapal itu ukurannya relatif kecil dan jumlah awak terbatas. Untuk menangani sungai yang panjang dan lebar, tentu kurang efektif jika masih mengandalkan tenaga manusia,” katanya belum lama ini.

Untuk itu, Mustakim mengaku pihaknya telah mengusulkan modifikasi kapal dengan penambahan sistem konveyor agar proses pengambilan sampah bisa dilakukan lebih cepat dan efisien tanpa menambah tenaga kerja. Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

“Usulannya sudah kami sampaikan. Tinggal disesuaikan dengan kapasitas anggaran. Kalau belum terakomodasi di APBD murni, akan kami kemungkinan bisa masuk melalui APBD perubahan,” ujar Mustakim.

Sumber: