Tapi nyatanya Makmur justru dilengserkan. Bahkan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). Posisi ketua dewan malah diambil alih oleh Hasanuddin Mas’ud, yang suaranya justru di bawah Makmur.
“Ini fakta. Pak Makmur yang saat itu memiliki suara terbanyak, tapi justru dilengserkan. Bagaimana pendapat Pak Seno yang saat itu menjabat wakil ketua, dan sekarang pak Makmur justru pindah partai?”
BACA JUGA:Tim Hukum Isran-Hadi Layangkan Protes Jalannya Debat Publik Pilgub Kaltim Kedua
Seno pun dengan santainya menjawab bahwa itu merupakan urusan internal partai Golkar. Adapun penggantian tersebut akunya sudah sesuai dengan peraturan.
“Mas Hadi, Mas Hadi. Masalah penggantian ketua DPRD sudah diatur dalam undang-undang. Yang mengatur AKD adalah partai yang terkait, dalam hal ini adalah Partai Golkar,” kata Seno membalas.
Seno katakan saat itu, pimpinan menerima surat keputusan dari Ketum DPP Golkar. Karena itu, pimpinan dewan pun saat itu harus menjalankan aturan.
“Tidak ada permasalahan hukum apa pun dengan peggantian anggota. Itu masalah internal Partai Golkar,” jawabnya.
Diberitakan sebelumnya, berdasar data yang dihimpun, terdapat delapan dinasti politik yang mengakar sejak periode 2016-sekarang.
Berdasar data yang dihimpun, terdapat delapan dinasti politik yang mengakar sejak periode 2016-sekarang. Faktor penyebabnya beragam. Akademisi Fahukum Unmul Herdiansyah Hamzah membeber beberapa di antaranya.
BACA JUGA:Viral, Relawan Rudy-Seno Berbalik Arah Dukung Isran-Hadi
Pertama, keberadaan partai politik yang tidak demokratis. Dalam pengambilan keputusan, parpol cenderung dimonopoli kelompok tertentu.
"Kemudian gagalnya partai politik menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi," jelas Herdi, Rabu 9 Oktober 2024 lalu.
Hal lainnya adalah minimnya kapasitas partai politik dalam membangun kemandirian keuangan mereka. Hal ini tentu memberikan ruang bagi kelompok yang memiliki sumber daya finansial yang matang untuk mendominasi ruang gerak partai.
Herdy menyingung hampir semua partai politik dikuasai oleh kelompok oligarki. Dimana mereka memang matang dan mapan secara ekonomi.
Faktor selanjutnya adalah regulasi yang memberikan keringanan bagi para pelaku dinasti politik, untuk berkonsolidasi.