SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Isu politik dinasti kerap kali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terutama jelang pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Namun, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menilai, narasi tersebut tidak tidak relevan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Jadi siapapun berhak untuk mencalonkan diri," tegasnya saat diwawancarai langsung, pada Selasa (22/10/2024).
Pria yang kerap disapa Rusmadi itu mempertanyakan, apakah dalam proses demokrasi ada pertimbangan kerabat.
BACA JUGA: Dugaan Penyebab Kebakaran di Gedung DPRD Kukar: Ledakan Lem
BACA JUGA: SMSI Samarinda Kukuhkan Kepengurusan Baru, Fokus Wujudkan Media Siber Profesional
"Ada tidak peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk maju karena kekerabatan? Tidak ada. Yang memilih adalah rakyat sendiri," ucapnya.
Adapun kekhawatiran mengenai hubungan kekerabatan dalam pemerintahan demokrasi, ujar Rusmadi, biasanya berkaitan dengan anggapan penyalahgunaan wewenang.
"Tapi siapa yang bisa mengukur niat seseorang? Jika seseorang maju dalam Pilkada, kita harus percaya bahwa niatnya baik. Jika niatnya tidak baik, pasti bukan Pilkada tempatnya," tuturnya di hadapan awak media.
Kendati demikian, ia juga terus mengingatkan, bahwa dalam sistem demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kukar Minta Pemkab Perbaiki Sekolah Rusak di Dapil II
BACA JUGA: KPU Tetapkan Tema Besar Debat Pilgub Kaltim, Panelis Masih Dirahasiakan
"Perundang-undangan kita memberikan ruang. Setiap orang punya hak yang sama dalam pemerintahan. Termasuk undang-undang terkait Pemilu, yang memberikan hak memilih dan dipilih kepada setiap warga negara," jelas Wakil Wali Kota Samarinda periode 2021-2024.
Ia pun mengungkapkan, tak jarang narasi politik dinasti digunakan untuk menjelekkan seseorang tanpa dasar yang kuat.
"Narasi politik dinasti tidak relevan selama seseorang memiliki niat baik untuk memajukan daerah. Jika ada yang menarasikan ini tanpa dasar, sama saja mereka mengerdilkan Hak Asasi Manusia," sebut politisi PDI perjuangan itu.