Hari Darmanto menyebut, Pilkada 2020 dan 2022 di Kalimantan Timur telah menunjukkan kerap kali diwarnai ketegangan dan perselisihan.
"Proses Pilkada terkadang diwarnai oleh laporan dugaan politik uang dan pelanggaran lainnya," pungkasnya.
BACA JUGA: Komunitas Adat Kutai "Lawas Sumping Layang Kedang Ipil" Perjuangkan Ruang Hidup dari Ekspansi Sawit
Acara konsolidasi media tersebut, diawali dengan penandatanganan surat perjanjian kerja sama antara Bawaslu Kalimantan Timur dan Universitas 17 Agustus.
Ia berharap, agar perjanjian itu mampu memperluas partisipasi dan dukungan dalam pengawasan Pemilu. Sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dalam proses pemilihan.
Turut hadir para Narasumber dari Agus Susanto Pimred Media Kaltim, komisioner Bawaslu Kalimantan Timur, Daini Rahmat dan perwakilan media nasional Ahmad Satrio Yudhantoko.