Ia juga menyoroti tidak adanya transparansi dari semua partai politik terkait hasil survei dalan mendukung terhadap salah satu pasangan calon tertentu yang maju dalam Pilkada.
Yang terjadi selama ini, kata Saiful, pimpinan partai politik justru tiba-tiba mendukung kepada salah satu pasangan calon, meskipun tanpa menunjukkan bukti hasil survei secara ilmiah. Menurutnya, praktik semacam itu justru akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
BACA JUGA:PDI-Perjuangan jadi Penentu Pilgub, Safaruddin: Saya Mendukung Isran-Hadi
“Apakah itu ada proses transaksional, baik dalam bentuk finansial misalkan, atau transnasional dalam bentuk komitmen pembangunan untuk masyarakat luas. Ini kan tidak adanya transparansi,” imbuhnya.
“Idealnya parpol yang memiliki kursi di DPRD, seharusnya dia punya kader yang bisa dijadikan kompetitor dalam setiap event politik, baik itu Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Tapi kalau hanya satu pasangan calon berarti itu sebagai bukti kegagalan dalam pelaksanaan fungsi parpol,” sambung dia.
Lanjutnya, jika pelaksanaan Pilkada 2024 di Kaltim terjadi lawan kotak kosong, maka tentu juga itu sebagai wujud kemunduran dalam demokrasi darah yang sebelumnya.
Hal lainnya juga yakin, masyarakat akan ragu bahkan mempertanyakan komitmen parpol yang memilih salah satu pasangan calon, terutama dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di Kaltim, apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN).
“Kalau sampai terjadi di Pilgub Kaltim hanya satu Paslon maka, proses demokrasi di Kaltim yang selama ini sedang dipromosikan menjadi wilayah IKN, menurut saya ada kemunduran dari sebelumnya, terutama proses Pilkada pasca reformasi,” tuturnya.