"Kita copy saja (kebijakannya) dengan melakukan penyesuaian di sana sini, apa regulasi di Singapura, Hong Kong, Dubai, kan kita kompetisi dunia. Kita harus bisa ambil benchmark yang cocok dan menguntungkan buat kita," pungkas Luhut.
BACA JUGA: Tidak Gratisan, Peretas PDNS Ajukan Syarat kepada Pemerintah RI untuk Kunci Enkripsi
Panen Kritik
Meskipun kehadiran family office disambut baik oleh beberapa pihak, tidak sedikit juga yang mengkritisi rencana ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap penerimaan negara.
Menurutnya, pembebasan pajak untuk menarik investor asing bisa mengurangi pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari sektor pajak.
"Tidak selamanya kita harus mengobral insentif fiskal hanya untuk menarik investor asing. Kasihan ibu Menkeu Sri Mulyani yang terus didorong untuk menaikkan tax ratio-nya," ujar Suharso dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7).
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menyoroti perlunya pembenahan sistem finansial sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
"Kewenangan daerah untuk bisa mengelola sistem financial itu penting, karena kita bukan hanya menargetkan orang asing, namun juga orang Indonesia yang punya dana di luar negeri dan diminta kembali ke Indonesia," jelas Nailul.
Kekhawatiran utama Nailul adalah, kalau nantinya warga negara asing malah memanfaatkan program ini lewat kepemilikan properti di Indonesia.
"Nantinya malah ada pengalihan tanah di Bali untuk keperluan investasi Family Office, dan warga Bali jadi tersingkirkan" ujar Nailul, dikutip Disway.id.
BACA JUGA: HET MinyaKita Diusulkan Rp15.700, Mendag: Penyesuaian Saja, Tidak Naik
Jokowi Mendukung
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukan 'rumah para konglomerat' ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, berencana membentuk satuan tugas (satgas) family office dalam waktu dekat.
Rencana ini diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi Indonesia, terutama di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil di beberapa negara pesaing.