KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim mendorong Pemkab Kutim menyelesaikan sejumlah kewajiban pada tahun ini.
"Kami mencatat nilai kewajiban sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp189,66 miliar," ujar M. Amin, perwakilan Fraksi Demokrat dalam paparannya di sidang paripurna ke-27 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024, Kamis (13/06/2024).
Sidang paripurna ini tentang rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Sidang dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni. Juga dihadiri Asisten III Pemkab Kutim, Sudirman Latif yang mewakili bupati Kutim.
"Kewajiban ini terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp160,44 miliar." tambahnya.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya kewajiban tersebut dan harapannya agar kewajiban ini bisa diselesaikan 100 persen di tahun ini. "Kami tidak ingin ada lagi kewajiban utang di tahun selanjutnya," lanjutnya.
Lebih lanjut mengatakan, berdasarkan evaluasi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah.
"Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan membuka informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan untuk tujuan apa," tegasnya.
Dalam hal teknis di lapangan, Partai Demokrat meminta bupati dan kepala OPD terkait untuk memerintahkan PPK bersama PPTK supaya memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tanggung jawabnya.
"Kami ingin memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan," katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Fraksi Partai Demokrat juga menekankan perlunya pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam pengelolaan anggaran. (*/adv/one)
Post View: