"Ternyata di dalam perkembangannya saya melihat, banyak atau adalah gejala-gejala dimana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur aduk antara kepentingan politik dan keperluan, dan tugas jabatan," kata Mahfud kepada wartawan usai acara Tabrak Prof.
"Sehingga saya merasa, memang ya saya harus konsekuen (mundur)," lanjutnya.
Mahfud bahkan sempat menyinggung adanya penyimpangan kekuasaan di tubuh pemerintah Jokowi.
"Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memang meminta Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam demi menghindari konflik kepentingan.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa menilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar dalam sebuah acara di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).