Kini, ia malah memilih tinggal di London.
Mungkin, di atas hanya kasuistik. Tapi bisa jadi, yang senasib dengannya ada banyak orang. Karena itu, patut kiranya, pemerintah perlu memikirkan hilirisasi penerima beasiswa luar negeri. Termasuk pemerintah kota dan provinsi.
Jika perlu, disediakan kuota reguler untuk jabatan-jabatan strategis. Yang bisa memengaruhi kebijakan dan membangun negara. Atau berkontribusi di pos-pos penting BUMN. Minimal bisa dilempar ke daerah.
Menempati posisi krusial di pemerintahan daerah. Semisal, mendampingi gubernur, walikota atau bupati.
Yang intinya, usai mereka menimba ilmu, berkarya dan atau mempunyai jaringan global: saat kembali sudah dijamin posisi strategis yang memengaruhi kebijakan. Untuk membangun daerah dan negara.
Dengan konsekuensi diberikan sanksi atau denda jika mereka.gagal dalam mengimplementasikan ide dan ilmunya. Yang diberi waktu tertentu dan melalui indikator-indikator yang terukur.
Sekaligus diberi reward jika berhasil. Ini bisa memicu, menjadi motivasi yang kuat.
Jadi, ada jaminan dari kedua belah pihak. Baik penerima beasiswa maupun pemerintah. Sarana hilirisasi penerima beasiswa ini yang patut jadi perhatian.
Selama ini mereka serupa dengan nasib atlet-atlet berprestasi yang pindah ke luar negeri. Sama masalahnya, apresiasinya rendah. Lebih kecil dibanding di luar. Pun kalah kuat soal jaringan orang dalam.
Sepertinya tidak terlalu berat untuk mengalokasikan apresiasi lebih dari dana APBN atau APBD bagi lulusan beasiswa luar negeri atau atlet berprestasi. Paling tidak, sediakan kuota strategis bagi mereka.
Syukur-syukur, pada akhirnya bisa menghapus jabatan titipan dari tim sukses, titipan partai atau relawan. Tapi, kok, kayak mustahil ya.
Apa bisa KKN yang kian akut saat ini dihapuskan? Menurut Anda bagaimana?
Apapun itu, semoga Indonesia kian maju, damai dan sejahtera. Aamiin.
Shalaalahu alaa Muhammad.