Ada Proyek Tak Terkejar, Kukar Pastikan akan Silpa Tipis-Tipis

Kukar, nomorsatukaltim.com – Pemkab Kukar tak ingin mengambil risiko demi memaksakan seluruh proyek pembangunan terkejar di akhir tahun ini. Mereka cenderung membiarkan adanya Silpa, karena nilainya tergolong minor. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutai Kartanegara memastikan hampir seluruh anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar, akan terserap hingga tahun anggaran 2021 ini. Meski pengerjaan yang dilakukan terbilang mendekati akhir tahun. Hal tersebut diakui oleh Wisnu Wardana, Kepala DPU Kukar. Sebagian kecil proyek fisik ada yang sempat tidak terlelang. Dengan alasan adanya keterlambatan pengesahan anggaran yang dilakukan. Yakni menjelang akhir Oktober 2021. Waktu yang sangat mepet untuk dilakukan proses lelang. Baca juga: DPRD Balikpapan Usulkan Dana Silpa untuk Penanggulangan COVID-19 Meskipun tidak secara gamblang mengatakan proyek jenis apa yang terlewatkan. Namun tersirat proyek tersebut berasal dari anggaran provinsi. Karena lambatnya pengesahan dari provinsi. "Saya kira sangat mepet dan kritis sekali, tapi apa yang bisa dilaksanakan, semaksimal mungkin dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari penyerapan anggaran," uajr Wisnu pada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN) Diperkirakan oleh Wisnu, dari anggaran yang masuk dalam pos DPU Kukar senilai Rp 100 miliar. Sekitar satu hingga dua persen yang tidak terlaksana. Dan dipastikannya bakal menjadi Silpa Pemkab Kukar. "Kegiatan apa saja dan mana saja, saya kurang tahu pasti," lanjut Wisnu. Selain itu, pasca dilantik menjadi Kepala DPU Kukar yang baru, ia pun mendapatkan mandat untuk dapat mempertajam Perda Nomor 6 tahun 2021. Selaku pelaksana infrastruktur bangunan berupa jalan, jembatan, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, akan terus diakselarasikan. Tak hanya itu, Wisnu pun diminta untuk mengubah pola pekerjaan yang lama. Dengan saling berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Memaksimalkan pembangunan di Kukar, dan bisa tepat sasaran. Contohnya meningkatkan koordinasi dengan sektor pertanian. Terkait pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukungnya. Agar pembangunan infrastruktur bisa terukur. MRF/AVA