Samarinda, nomorsatukaltim.com - Basuki Tjahaja Purnama atau yang beken disapa Ahok adalah nama paling populer yang masuk daftar Presiden Jokowi sebagai calon pemimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ada total 4 nama yang berada di saku Jokowi. Dan tak satu pun yang berasal dari Kaltim.
Pemerintah tampak begitu bersemangat soal rencana pemindahan ibu kota negara. Belum juga RUU IKN disahkan, namun bayangan anggaran, pembangunan infrastruktur, sampai soal siapa yang akan memimpin IKN baru tersebut. Sudah kerap diobral ke khalayak.
Teranyar, Presiden Jokowi membocorkan 4 nama yang masuk bursa calon pemimpin Badan Otorita IKN. Mereka adalah Komisaris Utama Pertamina, Ahok. Menristek terakhir Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Serta satu lagi adalah seorang juragan sapi, Tumiyana.
Nama terakhir tentu bukan juragan sapi biasa, karena juga merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika.
"Namanya kandidat memang banyak. Satu, pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas. Cukup," ujar Jokowi, dikutip Sabtu (23/10).
Kata ‘cukup’ sudah memperjelas bahwa Presiden Jokowi belum berminat menimang nama lain. Terutama yang berasal dari Kaltim.
Berbicara soal pemimpin IKN sendiri, memang berbeda dengan sistem pemerintahan daerah lainnya yang menggunakan Pilkada. Merujuk Pasal 9 UU IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN hingga sang wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden.
Tidak adanya nama dari Kaltim dianggap bukan sebuah hal yang besar oleh akademisi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah. Terlebih jika merujuk pada aturan, bahwa pemimpin IKN memang atas dasar suka-suka presiden. Lantaran kewenangan dan pertanggungjawabannya langsung ke presiden. Tidak melalui Kemendagri.
“Itu sih biasa aja. Tidak perlu ada dikotomi lokal dan nasional. Ini kan bukan memilih kepala daerah. Jadi dari manapun enggak ada masalah.”
“Apalagi penentuan kepala Badan Otorita itu memang ada di tangan presiden. Jadi tentu saja sangat ditentukan oleh selera subjektif presiden,” ujarnya, kemarin petang.
Castro –sapaannya- merasa bahwa tidak masuknya nama-nama dari Kaltim ke daftar tersebut. Bukan berarti menerangkan bobot kualitas birokrat atau politisi Bumi Etam dengan mereka yang berasal dari Pulau Jawa. Karena jika memakai takaran itu, alih-alih berdasarkan selera subjektif presiden. Maka Kaltim tidak sama sekali kekurangan orang untuk memenuhi kualifikasi tersebut.
“SDM Kaltim enggak kalah, sih, dengan daerah lainnya. (Tapi) mainnya kurang jauh, kurang kencang, dan kurang merepresentasikan problem pokok warga Kaltim aja,” serunya.
Ketika dipersempit soal ‘SDM Kaltim’ yang ia maksud dengan pilihan politisi senior, politisi baru, atau akademisi. Castro tetap enggan menyebut nama-nama yang dianggapnya potensial.
“SDM dari mana aja bisa. Enggak kalah dengan daerah lain,” tegasnya mengulangi.
HARAM BICARA KEPALA OTORITA
Ketimbang meributkan soal tak adanya nama lokal yang masuk dalam pilihan Jokowi. Castro justru menyoroti ulah pemerintah yang dengan entengnya membahas perencanaan pemindahan IKN sebelum RUU IKN disahkan.