Ekonomi Balikpapan Diprediksi Cuma Tumbuh 5 Persen, Syukri:Tak Realistis

Balikpapan, nomorsatukaltim .com – Pertumbuhan ekonomi Balikpapan masih terkait dengan kondisi penanganan pandemi. Sehingga target pertumbuhan ekonomi 5 persen dinilai tidak realistis.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid menyebut para wakil rakyat masih duduk bersama untuk menghasilkan kesepakatan atas draft RPJMD. Karena RPJMD ini mengikat anggaran lima tahun ke depan. Salah satu yang dibahas yakni pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang selama dua tahun belakangan tergerus. Bahkan tahun ini laju pertumbuhan melambat sampai minus 0,67 persen. Sementara tahun lalu hanya tumbuh 2,3 persen. "Karena saat rapat juga ada teman-teman dari perbankan. Tadi dikonfirmasi orang perbankan mengatakan bahwa suku bunga kita satu koma sekian persen. Kalau covid (masih) menanjak, mereka optimis (pertumbuhan ekonomi) di angka 3,5 persen," katanya. "Kalau tahun depan tidak tercapai, apa kita bisa bilang, Nah Pak, gagal," tambah Syukri. Poin kedua yang menjadi indikator penyusunan draft RPJMD yang perlu dikritisi yakni penanganan banjir. Yang dirancang untuk menyelesaikan 80 titik dalam waktu lima tahun. Sementara masa jabatan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud hanya berlangsung sekitar 3 tahun. "Kita menginventarisasi untuk menyelesaikan lima tahun. Kalau anggarannya nanti tidak ada untuk banjir, buat apa diinventarisir," urainya. Poin lain yang krusial, katanya, terkait dengan program BPJS Kesehatan yang tertuang dalam visi misi Wali Kota. Di mana susah diplot anggaran sekitar Rp 70 miliar pertahun dalam bentuk subsidi. Masalahnya saat ini ada sekitar Rp 40 miliar tunggakan BPJS kelas 3. Pertanyaannya siapa yang akan melunasi tunggakan itu. Karena tidak mungkin mengaktifkan premi bagi calon penerima bantuan iuran BPJS tanpa melunasi tunggakan sebelumnya. "Saya mengusulkan pakai kata subsidi. Karena orang (penerima) 42 ribu itu sudah disubsidi Rp 7 ribu dari pemerintah pusat. Terus tiba-tiba kita tanggung semua," katanya. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Balikpapan pernah menerapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Senilai sekitar Rp 30 miliar sebagai bukti pemerintah menjalankan program kesehatan masyarakat dengan sistem cost sharing. "Nah kalau bisa ini cost sharing juga di premi. Subsidi di premi,". Ia menyebut dibutuhkan cost sharing lantaran peserta kelas 3 BPJS Kesehatan terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya kelas menengah ke bawah. "Ada penjual bakso sampai ada juga pengusaha yang besar. Ada sekitar 73 ribu peserta kelas 3. Sekarang filosofi mensubsidi itu adalah filosofi sharing. Kita kasih stimulus. OK kita bantu pelatihan. Itu kalau disepakati. Kalau tidak disepakati, ya silakan Wali Kota dengan konsekuensinya setiap tahun harus anggarkan Rp 70 miliar,". Menurutnya, kalau pemkot tetap menganggarkan Rp 70 miliar pertahun untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan, maka sebaiknya dihitung pula kemungkinan berapa banyak pelanggan BPJS Kesehatan kelas satu dan dua yang beralih ke kelas tiga. "Enggak salah kalau orang mau pindah kelas. Artinya kita harus siap tampung sekitar 40 ribu yang akan migrasi. Artinya kita tanggung seluruhnya. Itu potensi yang lebih besar lagi," katanya. Alasan pertimbangan selanjutnya, kata dia, pemkot harus konsisten bila tahun ini benar-benar mengangarkan Rp 70 miliar pertahun. Maka tahun selanjutnya wajib mengalokasikan anggaran yang sama. "Kalau tidak akan jadi masalah. Nah, kami kan di pansus melihat dari perspektif anggaran," terang Syukri. Ia tak menampik bahwa program BPJS Kesehatan adalah program unggulan yang memang dibutuhkan masyarakat. Namun Syukri bersikap realistis terkait alokasi anggaran daerah yang sewaktu-waktu bisa tersedot untuk penanganan pandemi. Sementara pandemi tidak pernah kompromi dengan program yang disusun dalam RPJMD. "Ada RPJMD saja, covid menyedot anggaran Rp 196 miliar, tahun lalu Rp 133 miliar. Covid ini enggak ada urusan dengan RPJMD, tiba-tiba diambil uang kita (kas daerah),". Menurutnya, pansus tetap optimis program BPJS Kesehatan bisa berjalan asal realistis terhadap nilai alokasi anggaran. "Kalau saya kan ingin menyelamatkan. Tetap ada subsidi, tetap ada tanggung jawab dengan janji-janji, tapi kita tetap melihat kemampuan," imbuhnya. (ryn/boy)