Gubernur Minta Bantuan Pengusaha, Pengusaha Harap PPKM Ditiadakan

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meminta bantuan para pengusaha untuk turut terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang kian mengganas. Sementara para pengusaha meminta pemerintah menggenjot vaksinasi dan berharap PPKM secepatnya ditiadakan.

Nomorsatukaltim.com - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor meminta para pengusaha di daerah ikut turun tangan membantu masyarakat terdampak ledakan kasus wabah virus corona. Pengusaha, setidaknya diharapkan dapat mendampingi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka diminta memberi dukungan kebutuhan sehari-hari, seperti obat, vitamin dan komponen kebutuhan penting lainnya. Pemprov juga mengajak seluruh pihak untuk terlibat bersama pemerintah berusaha menekan laju penularan virus berkode SARS-CoV-2 yang disebut meningkat tajam di Benua Etam bulan-bulan ini. "Pemerintah tetap berupaya membantu masyarakat maupun pasien covid yang dirawat di rumah sakit. Akan tetapi, kami juga minta para pengusaha membantu mereka yang menjalani isoman, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari mereka," ucap Isran Noor dalam keterangan resmi Pemprov. Gubernur mengklaim bahwa segala bentuk ikhtiar sudah dilakukan pihaknya sampai sejauh ini. Selanjutnya, kata dia, tinggal bagaimana membangun komitmen bersama menghadapi sebaran virus yang bermula di Wuhan, China akhir 2019 silam. Gubernur menambahkan bahwa peran semua pihak diperlukan dalam 'perang' melawan penyakit yang telah mewabah ke seluruh dunia. Terlebih kesadaran masyarakat dalam melaksanakan anjuran maupun kebijakan pemerintah. Menurut mantan Bupati Kutai Timur, kesadaran masyarakat yang tinggi adalah salah satu kunci menekan penularan corona. "Selanjutnya tinggal pemerintah bersama pihak terkait membantu kebutuhan masyarakat, misalnya sembako, vitamin dan obat-obatan," ucap gubernur. Ia juga mengajak masyarakat agar tidak menyalahkan siapa-siapa. Menurutnya dalam kondisi serba sulit ini, yang dibutuhkan adalah bagaimana bersama mencegah penularan agar tidak terjadi. "Kuncinya, ikuti protokol kesehatan dengan baik," imbuh gubernur yang terkenal dengan pernyataan-pernyataan jenakanya.

Berharap PPKM Segera Berakhir

Di pihak pengusaha, mereka berharap, kebijakan populis pemerintah, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kini diklasifikasikan dengan berbagai level, lekas ditiadakan. Harapan itu diutarakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur, Slamet Brotosiswoyo. Meski ia tak mau menampik bahwa laporan perkembangan kasus penularan COVID-19 di Kaltim masih terus meningkat secara fluktuatif. "Jadi begini sebenarnya, kalau harapan para pengusaha, PPKM ini segera ditiadakan. Tetapi kalau melihat daripada kasus penularan di Kaltim, yang terus meningkat, dan apalagi angka meninggal dunia cukup tinggi. Maka, masih diperlukan ketaatan dan kebersamaan semua komponen masyarakat menerapkan protokol kesehatan," kata Slamet Brotosiswoyo kepada Disway Kaltim, Minggu (1/8). Dengan begitu, ia berkata bahwa mau tak mau pengusaha harus menerima kebijakan tersebut. Sambil berharap agar tidak sampai berlarut-larut. Sebab, ia mengungkapkan, bahwa beban ekonomi akan begitu berat kalau PPKM terus diberlakukan. Kebijakan tersebut dikatakan terlihat secara kasat mata telah membawa para pengusaha pada situasi yang tak bisa bergerak sama sekali. Demikian para pekerja yang tak pernah merasa tenang bekerja di tengah situasi serba terbatas. Menurut dia, dampak tersebut telah diterima dan dirasakan semua level pada seruluh sektor usaha. "Sampai pedagang kaki lima terdampak," imbuhnya. Maka, ia berpandangan, bahwa bukan hanya para pengusaha, pekerja dan pemerintah yang perlu berjalan bersama menghadapi persoalan ini, tetapi juga masyarakat secara luas harus memiliki kesadaran yang sama. Slamet menuturkan, bantuan sosial dan stimulus-stimulus yang dikucurkan pemerintah selama pemberlakuan pembatasan bukan lah jalan keluar. Strategi tersebut sebetulnya tidak terlalu berdampak, kata dia. Kecuali hanya sekilas saja. "Tapi ya alhamdulillah pemerintah ada perhatian untuk itu. Tapi sebetulnya tidak terlalu berdampak. Tetapi kalau PPKM sudah dihilangkan. Baru akan berdampak besar terhadap ekonomi," ucapnya. Ia meyakini, tanpa PPKM situasi akan segera kembali bergairah. Semua bisa kembali bergerak pulih. Usaha kecil hingga menengah akan kembali bergerak. Pekerja bergerak. Industri bergerak. Slamet menambahkan, dampak dari ledakan virus ini tidak hanya dirasakan dari sisi kebijakan pembatasan tersebut. Ia menerima banyak laporan para pengusaha yang karyawannya turut terpapar virus ganas dan sebagian dilaporkan meninggal dunia. Padahal, menurutnya, para pengusaha tersebut sudah super ketat menerapkan protokol kesehatan. Apalagi pelaku usaha yang usahanya berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Seperti pedagang atau usaha jual beli. Karena disadari bidang usaha itu memiliki potensi penularan lebih tinggi. "Ya mudah-mudahan PPKM level 4 kali ini sudah berdampak menurunkan kasus. Apalagi Kaltim ini diharapkan pembangunan IKN. Maka harus segeralah COVID-19 ini lewat," imbuhnya.

Minta Vaksinasi Dipercepat

Selain berharap PPKM ditiadakan, Apindo Kaltim meminta pemerintah daerah mempercepat pengadaan vaksin COVID-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok. Menurut dia, vaksinasi satu-satunya jalan yang harus segera dituntaskan pemerintah untuk keluar dari pagebluk ini. Biar bagaimanapun, diakui, pekerja yang belum divaksin selalu merasa was-was ketika menjalankan tugasnya. Juga perusahaan-perusahaan  yang mempekerjakan pekerja yang belum divaksin yang merasa gamang. "Makanya upaya-upaya vaksianasi ini harus dipercepat," sebutnya. Apindo Kaltim, dikatakan juga telah turut mengupayakan percepatan vaksinasi. Organisasi yang menghimpun para pengusaha disebut tengah mengupayakan vaksinasi yang akan difokuskan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim. Yang dikabarkan memiliki jatah vaksin sebanyak satu juta dosis untuk disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia. "Kami ada komunikasi dengan OJK Kaltim. Untuk ikut mendapatkan jatah vaksinasi. Sementara kami akan peruntukkan bagi pengusaha dan pekerja di Kaltim, terutama UKM," jelasnya. UKM diprioritaskan Apindo Kaltim, kata Slamet, karena kesulitan pelaku usaha di sektor tersebut menjangkau vaksinasi. "Kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka ini kan bisa komunikasi untuk mengakses seperti vaksin gotong royong atau jalur vaksianasi lainnya. Tapi kalau UKM ini kan komunikasinya sulit dia. Mau ke mana berkomunikasi. Seperti contohnya pedagang-pedagang kaki lima," papar Slamet. "Kalau pengusaha besar kolaps tidak terlalu terpengaruh dengan rakyat. Tapi kalau UKM ini kolaps semua, besar pengaruhnya. UKM ini soko guru ekonomi. Jadi kita berpikir ke arah itu. Jadi mudah-mudahan diberi kelancaran lah." Ia mengatakan, Apindo Kaltim telah meminta kepada OJK sebanyak 30 ribu dosis vaksin bagi pengusaha terutama UKM di Kaltim. "Mudah-mudahan upaya ini bisa berhasil sehingga bisa membantu para pekerja dan pengusaha terutama yang menengah ke bawah." "Saya ngomong ke OJK, kalau misalnya perbankan sehat. Tapi pengusaha dan pekerja tidak sehat kan industri tidak jalan. Jadinya kan bank sulit jalan juga. Maka harus dua persoalan ini yang diatasi. Tidak bisa satu saja," paparnya. OJK Kaltim, katanya, merespon baik permohonan tersebut. Tinggal menunggu jawaban OJK pusat di Jakarta. Apindo Kaltim juga sudah berkoordinasi dengan Apindo kabupaten-kota di Kaltim menindaklanjuti rencana tersebut. Untuk memperkirakan kebutuhan vaksin di masing-masing daerah. Ia mengatakan, dari beberapa upaya, skema ini dinilai lebih bagus. Ia berharap asosiasi lain di berbagai sektor bisa mengikuti cara tersebut. "Jadi itu, aspirasi dari pada para pengusaha tentunya mempercepat vaksianasi." tandas Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo. *DAS