Rudy Mas’ud – Andi Harun Bertemu, Ini yang Dibicarakan

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud temui Andi Harun di Balai Kota Samarinda, Kamis (22/7) sore. Pertemuan berbalut silaturahmi antar kedua pucuk pimpinan partai politik di Benua Etam berlangsung tertutup. Namun diketahui mereka membicarakan beberapa hal strategis. Di antaranya terkait status kepemilikan lahan sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman.

"Acara silaturahmi, berkaitan halal bihalal. Dan yang kedua adalah membahas tentang bagaimana sebagai mitra kerja politis partai Golkar baik tingkat kota Samarinda maupun provinsi," jelas Rudy Mas'ud, mengklarifikasi isi pertemuannya, kepada awak media di Balai Kota Samarinda. Ia mengatakan, dirinya selaku warga kota Samarinda, merasa perlu untuk berkomunikasi secara politis dengan Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu. Di samping itu ia menyebut banyak hal yang harus dibicarakannya dengan wali kota Samarinda, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Terutama terkait dengan pembangunan di ibu kota provinsi Kaltim, ujar Rudy Mas'ud. Selanjutnya, hal yang menjadi point utama pembicaraan kedua belah pihak ialah terkait kejelasan status kepemilikan lahan tempat berdirinya sekretariat Partai Golkar Kaltim. Yang sebelumnya disoal Pemkot Samarinda. Sosok yang akrab disapa Harum itu berkata, bahwa sebagai wali kota, tugas Andi Harun tidaklah ringan. Ia mafhum, Pemkot dituntut agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalisasi aset-aset yang tercatat sebagai milik pemerintah tapi tidak memberi kontribusi. "Jadi ini adalah bagian rangkaian yang harus dikerjakan termasuk di dalamnya adalah kantor Partai Golkar yang saat ini adalah berdasarkan administrasinya tercatat sebagai aset daripada Pemkot Samarinda. Kira-kira begitu," terang Harum. Ia menambahkan, bahwa kedatangannya itu berkaitan dengan surat yang dilayangkan Pemkot Samarinda kepada DPD Partai Gokar Kaltim. Menurut Harum, lawatan itu bisa dikatakan sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan tersebut. Sehingga tindakan selanjutnya, kata dia, DPD Golkar Kaltim akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terlebih dahulu. "Ada beberapa opsi yang diberikan kepada kami. Nanti akan kami diskusikan dengan DPP," imbuhnya. Sebab bagaimanapun, lanjutnya, semua yang berkaitan dengan aset Partai Golkar adalah di bawah kepemilikan dewan pimpinan pusat Partai. "Kami di sini sebagai yang melaksanakan tugas dan menjalankan roda organisasi Partai Golkar di Kalimantan Timur," ujarnya. Rudy Mas'ud dalam pertemuan itu, mengatakan memerlukan beberapa tahapan untuk dapat memenuhi permintaan pemerintah kota. Hal tersebut berkaitan dengan situasi pandemi, sehingga menurutnya, DPD Golkar Kaltim tidak bisa menyesuaikan arahan Pemkot agar segera hengkang dan menyerahkan aset mereka secara sukarela kepada pemangku kepentingan di Kota Tepian. "Kan ada tahapan-tahapannya. Kalau tanggal 20 Juli 2021 kita tidak sempat meninggalkan gedung artinya akan ada opsi lain, tetapi itu adalah sebagai imbauan. Tetapi opsi-opsi untuk bagaimana Partai Golkar tetap bisa melaksanakan tugasnya di sekretariat di jalan Mulawarman," papar kakak kandung wali kota Balikpapan dan Bupati PPU. "Insyaallah kita akan tetap ada di Jalan Mulawarman. Tapi yang paling utama adalah membuat berita ini jangan ekstrim, tetapi membuat suasana sejuk supaya covid tidak membuat stres, supaya pembacanya juga nyaman," pungkas Rudy Mas'ud. Diwawancara secara terpisah, tuan rumah pertemuan tersebut, Andi Harun menuturkan bahwa kedatangan Rudy Mas'ud dan pengurus Golkar Kaltim, bermaksud untuk meminta perpanjangan waktu penyerahan aset sekretariat mereka kepada Pemkot Samarinda. "Iya minta perpanjangan, karena mereka punya etika baik, kita penuhi lah. Ya karena mereka datang untuk komunikasi artinya punya itikad baik," kata mantan wakil ketua DPRD Kaltim. AH--sapaannya-- juga mengklarifikasi, bahwa opsi penyelesaian inventarisasi aset tersebut tidak menyangkut hal sewa menyewa. Melainkan murni pembahasan terkait perpanjangan waktu penyerahan aset. "Bukan sewa menyewa dan segala macam ya. Intinya minta perpanjangan, minta waktu dulu," tambahnya. Meski demikian, AH memberi opsi jika Golkar Kaltim ingin tetap menggunakan aset tersebut. "Tadi saya juga sudah kemukakan kalau mau terus di situ opsinya ada satu. sebelumnya harus kita nilai aset itu oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)." "Opsi kedua kita beri kesempatan beberapa waktu ke depan untuk bersiap atau mau memilih opsi sendiri saya juga memberikan kesempatan. Kalau Golkar mau membelinya saya setuju, tapi harus mengikuti harga pembelian yang harganya pasti dinilai oleh KPKNL," tutupnya. (DAS)